Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat untuk 'menyisir' Aparatur Sipil Negara (ASN) bertalenta lulusan S2 dan S3 perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang selama ini tersia-siakan.
"Ada saya temukan tamatan S3 yang sudah sepuluh tahun hanya menjadi staf saja. Ini namanya menyia-nyiakan talenta," katanya di Padang, Sabtu.
Ia mengatakan lulusan S2 dan S3 itu seharusnya memiliki kapasitas untuk membantu mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Tenaga dan buah pikirnya diperlukan untuk pembangunan daerah.
Sangat sayang jika mereka hanya ditempatkan sebagai staf yang memiliki banyak keterbatasan dalam melakukan inovasi dalam upaya membangunan masyarakat yang sejahtera.
"BKD harus melakukan pemetaan talenta. Jika memang layak, kita uji dan diberikan jabatan," katanya.
Ia menilai selain menyia-nyiakan talenta, membiarkan lulusan S2 dan S3 itu menjadi staf bertahun-tahun juga termasuk pada tindakan penzaliman.
Seharusnya orang yang memiliki kapasitas dan kualitas diprioritaskan untuk menduduki jabatan sehingga pemerintahan akan berjalan semakin maksimal.
"Kita membutuhkan ASN berkualitas untuk mewujudkan visi misi daerah," ujarnya.
Sebelumnya Gubernur Sumbar mengukuhkan 162 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemprov Sumbar sesuai Perda Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2016.
Seluruh pejabat yang dilantik dituntut untuk kerja 'excellent' atau semaksimal mungkin guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Ada saya temukan tamatan S3 yang sudah sepuluh tahun hanya menjadi staf saja. Ini namanya menyia-nyiakan talenta," katanya di Padang, Sabtu.
Ia mengatakan lulusan S2 dan S3 itu seharusnya memiliki kapasitas untuk membantu mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Tenaga dan buah pikirnya diperlukan untuk pembangunan daerah.
Sangat sayang jika mereka hanya ditempatkan sebagai staf yang memiliki banyak keterbatasan dalam melakukan inovasi dalam upaya membangunan masyarakat yang sejahtera.
"BKD harus melakukan pemetaan talenta. Jika memang layak, kita uji dan diberikan jabatan," katanya.
Ia menilai selain menyia-nyiakan talenta, membiarkan lulusan S2 dan S3 itu menjadi staf bertahun-tahun juga termasuk pada tindakan penzaliman.
Seharusnya orang yang memiliki kapasitas dan kualitas diprioritaskan untuk menduduki jabatan sehingga pemerintahan akan berjalan semakin maksimal.
"Kita membutuhkan ASN berkualitas untuk mewujudkan visi misi daerah," ujarnya.
Sebelumnya Gubernur Sumbar mengukuhkan 162 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemprov Sumbar sesuai Perda Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2016.
Seluruh pejabat yang dilantik dituntut untuk kerja 'excellent' atau semaksimal mungkin guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.