Padang, (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Sumatera Barat Afrizal meminta pemerintah provinsi agar mengoptimalkan sumber pendapatan daerah agar pembangunan tidak terhambat di tengah pandemi COVID-19.
"Saat ini dana perimbangan dari pusat terus berkurang dan ini harus disikapi secara cermat agar pembangunan tidak terhenti," kata Afrizal di Padang, Senin.
Menurut dia, kantong-kantong pendapatan yang ada harus dioptimalkan dan pemerintah daerah harus mampu mencari sumber pendapatan baru.
Ia mencontohkan selama ini Sumbar telah memiliki aset tanah yang berada di lokasi strategis namun belum optimal menghasilkan pendapatan daerah.
"Aset-aset ini harusnya dapat dimanfaatkan sedemikian rupa agar menghasilkan nilai ekonomi. Bisa dengan menggandeng pihak ketiga atau diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait," katanya.
Saat ini, ia memaparkan, banyak terdapat jalan, drainase, dan infrastruktur lainnya yang menjadi kewenangan provinsi, namun terabaikan karena keterbatasan anggaran.
Untuk itu, menurut dia, idealnya postur APBD Sumbar berada di angka Rp10 triliun agar daerah memiliki uang untuk pembangunan.
Dengan jumlah tersebut, ia memastikan, pemprov dapat mengintervensi pembangunan maupun kegiatan perekonomian di daerah tersebut.
"Sekarang APBD Sumbar masih berada di angka Rp6 triliun lebih sehingga anggaran pembangunan menjadi terbatas," katanya.
"Saat ini dana perimbangan dari pusat terus berkurang dan ini harus disikapi secara cermat agar pembangunan tidak terhenti," kata Afrizal di Padang, Senin.
Menurut dia, kantong-kantong pendapatan yang ada harus dioptimalkan dan pemerintah daerah harus mampu mencari sumber pendapatan baru.
Ia mencontohkan selama ini Sumbar telah memiliki aset tanah yang berada di lokasi strategis namun belum optimal menghasilkan pendapatan daerah.
"Aset-aset ini harusnya dapat dimanfaatkan sedemikian rupa agar menghasilkan nilai ekonomi. Bisa dengan menggandeng pihak ketiga atau diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait," katanya.
Saat ini, ia memaparkan, banyak terdapat jalan, drainase, dan infrastruktur lainnya yang menjadi kewenangan provinsi, namun terabaikan karena keterbatasan anggaran.
Untuk itu, menurut dia, idealnya postur APBD Sumbar berada di angka Rp10 triliun agar daerah memiliki uang untuk pembangunan.
Dengan jumlah tersebut, ia memastikan, pemprov dapat mengintervensi pembangunan maupun kegiatan perekonomian di daerah tersebut.
"Sekarang APBD Sumbar masih berada di angka Rp6 triliun lebih sehingga anggaran pembangunan menjadi terbatas," katanya.