Padang, (ANTARA) - Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman mengatakan partainya telah difitnah secara keji seiring tuntasnya penetapan pasangan calon terpilih wali kota dan wakil wali kota Bukittinggi pada pilkada 2020
“PDI Perjuangan difitnah melalui surat fotokopian dengan kop DPP PDI Perjuangan, di berbagai platform sosial media. Tak mungkin ada partai politik yang mau menciderai prinsip-prinsip demokrasi, dalam membuat perjanjian pemenangan seperti yang tertulis dalam surat yang viral itu,” kata dia melalui keterangan tertulis di Padang, Sabtu.
Ia mengatakan surat dengan Nomor 936/IN/DPP/X/2020 tertanggal 28 Oktober 2020 dengan perihal penegasan yang ditujukan pada Ramlan Nurmatias yang merupakan salah seorang dari tiga calon Wali Kota Bukittinggi pada pemilihan serentak 2020 ini.
Surat tersebut ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Yasona H Laoly dan Sekjen Hasto Krisyanto.
“Beredarnya surat ini, merupakan salah satu bukti bahwa ada pihak-pihak yang benci ke PDI Perjuangan secara institusi,” kaya dia.
Menurut dia PDI Perjuangan merupakan partai pemenang Pemilu 2019 di Indonesia namun tidak memiliki wakil di DPRD Bukittinggi pada periode 2019-2024 ini.
Ia mengatakan tidak mungkin pihaknya memberikan dukungan pada pasangan calon tertentu, apalagi pada pasangan calon yang maju dari jalur non partai politik.
Diketahui, fotokopian surat itu bertemakan dukungan pada Ramlan Nurmatias yang maju sebagai calon wali kota untuk periode jabatan kedua kalinya.
Ramlan kembali memilih jalur perseorangan untuk bisa menduduki kursi wali kota, berpasangan dengan Syahrizal.
Pada Pilkada 2015 lalu, Ramlan juga maju sebagai calon wali kota dari jalur perseorangan dengan wakilnya, Irwandi. Pada pemilihan serentak lanjutan 2020 ini, keduanya bersimpang jalan. Ramlan kembali maju dari jalur perseorangan, sedangkan Irwandi lebih menyukai jalur partai politik.
Menurut Alex perilaku penyebaran surat fotokopian ini, merupakan tindakan pengecut dan busuk.
“Tindakan seperti ini, merusak alam demokrasi kita di Ranah Minang yang menjunjung tinggi kekeluargaan dalam berkompetisi,” kata dia menegaskan.
Ia mengatakan surat tersebut menghina akal sehat yang membacanya.
"Persoalan ini akan kami adukan ke aparat penegak hukum secepatnya setelah berkoordinasi dengan DPP PDI Perjuangan,” katanya.
“PDI Perjuangan difitnah melalui surat fotokopian dengan kop DPP PDI Perjuangan, di berbagai platform sosial media. Tak mungkin ada partai politik yang mau menciderai prinsip-prinsip demokrasi, dalam membuat perjanjian pemenangan seperti yang tertulis dalam surat yang viral itu,” kata dia melalui keterangan tertulis di Padang, Sabtu.
Ia mengatakan surat dengan Nomor 936/IN/DPP/X/2020 tertanggal 28 Oktober 2020 dengan perihal penegasan yang ditujukan pada Ramlan Nurmatias yang merupakan salah seorang dari tiga calon Wali Kota Bukittinggi pada pemilihan serentak 2020 ini.
Surat tersebut ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Yasona H Laoly dan Sekjen Hasto Krisyanto.
“Beredarnya surat ini, merupakan salah satu bukti bahwa ada pihak-pihak yang benci ke PDI Perjuangan secara institusi,” kaya dia.
Menurut dia PDI Perjuangan merupakan partai pemenang Pemilu 2019 di Indonesia namun tidak memiliki wakil di DPRD Bukittinggi pada periode 2019-2024 ini.
Ia mengatakan tidak mungkin pihaknya memberikan dukungan pada pasangan calon tertentu, apalagi pada pasangan calon yang maju dari jalur non partai politik.
Diketahui, fotokopian surat itu bertemakan dukungan pada Ramlan Nurmatias yang maju sebagai calon wali kota untuk periode jabatan kedua kalinya.
Ramlan kembali memilih jalur perseorangan untuk bisa menduduki kursi wali kota, berpasangan dengan Syahrizal.
Pada Pilkada 2015 lalu, Ramlan juga maju sebagai calon wali kota dari jalur perseorangan dengan wakilnya, Irwandi. Pada pemilihan serentak lanjutan 2020 ini, keduanya bersimpang jalan. Ramlan kembali maju dari jalur perseorangan, sedangkan Irwandi lebih menyukai jalur partai politik.
Menurut Alex perilaku penyebaran surat fotokopian ini, merupakan tindakan pengecut dan busuk.
“Tindakan seperti ini, merusak alam demokrasi kita di Ranah Minang yang menjunjung tinggi kekeluargaan dalam berkompetisi,” kata dia menegaskan.
Ia mengatakan surat tersebut menghina akal sehat yang membacanya.
"Persoalan ini akan kami adukan ke aparat penegak hukum secepatnya setelah berkoordinasi dengan DPP PDI Perjuangan,” katanya.