Padang, (ANTARA) - Hasil survei Voxpol Center Research and Consulting menemukan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera menjulang menjelang pelaksanaan Pilgub Sumbar 2020 dan menjadi partai yang paling banyak dipilih warga Sumatera Barat.
"PKS kini memimpin dengan persentase perolehan 20,3 persen diikuti Gerindra pada peringkat kedua dengan perolehan 13,8 persen dan Demokrat 12,4 persen," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Sarwi melalui siaran pers yang diterima di Padang, Senin.
Sementara elektabilitas Golkar 5,8 persen , PAN 5,0 persen , Nasdem 4,8 persen , PKB 3,1 persen , PDIP 2,0 persen, lainnya 2,9 persen, tidak memilih 0,3 persen , rahasia 13,6 persen dan tidak tahu/tidak jawab 16,0 persen.
Pangi menjelaskan survei digelar pada 02-12 November 2020 menggunakan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan sebesar lebih kurang 3,47 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Populasi survei ini adalah warga Sumbar yang berdomisili di 19 kota/kabupaten di Sumatera Barat dan telah mempunyai hak pilih, yaitu berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika dilakukan survei.
Jumlah responden survei sebanyak 800 orang diambil secara proporsional berimbang laki-laki dan perempuan.
Setiap responden yang terpilih dilakukan wawancara dengan metode tatap muka oleh surveyor profesional dan dilakukan quality control sebanyak 20 persen dari total jumlah sampel secara acak, dengan cara mendatangi kembali responden terpilih dan mengonfirmasi ulang responden terpilih.
Pangi menilai dugaan pergeseran suara pemilih partai punya korelasi linear dengan perkembangan isu-isu peta politik nasional khususnya partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah yang belakangan ini cenderung kebijakannya tidak populis berujung pada sentimen negatif, yang berdampak langsung menurunkan citra serta elektabilitas partai di daerah tersebut.
Pada saat yang sama, partai yang selama ini kebijakannya berseberangan dengan partai koalisi pemerintah, nampaknya cukup berhasil berselancar dengan momentum populisme, seperti mengelola sentimen rakyat, dengan mengambil posisi tegas membela rakyat (agregasi), sehingga mendapatkan bonus insentif elektoral yang cukup berlimpah seperti yang dialami PKS dan Partai Demokrat.
"Salah satu yang menggerus elektabilitas Gerindra adalah sikap politik Gerindra banting stir bergabung pada pemerintahan Jokowi dengan menempatkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, selain memang belakangan ada beberapa kasus korupsi yang mulai menjerat kader Gerindra," kata dia.
Selain itu dalam konteks pergeseran elektabilitas partai politik di Sumbar, apakah punya dampak terhadap kemenangan calon kepada daerah yang diusung partai tersebut? jawaban yang mengatakan tidak akan punya korelasi positif terhadap pilihan calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah.
"Hipotesisnya sebagian mengatakan bahwa pengaruh figur kandidat justru lebih dominan mempengaruhi pemilih dalam memutuskan pilihan politiknya," kata dia.
Namun ia menilai dampak psikologisnya cukup besar terutama bagi partai yang berbasis kader seperti PKS, paling tidak pemicu kencangnya pergerakan mesin partai yang panas di ujung , seperti kasus pilkada di Jawa Barat.
Pada sisi lain, tidak dapat dipungkiri tergerusnya elektabilitas partai Gerindra juga akan sedikit banyaknya berdampak terhadap kandidat yang diusung, apalagi pasangan cagub-cawagubnya hanya pakai satu mesin, diusung partai Gerindra sendiri, tanpa berkoalisi dengan partai lain sehingga tidak akan punya tambahan dukungan insentif elektoral dari mesin partai lain. (*)
"PKS kini memimpin dengan persentase perolehan 20,3 persen diikuti Gerindra pada peringkat kedua dengan perolehan 13,8 persen dan Demokrat 12,4 persen," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Sarwi melalui siaran pers yang diterima di Padang, Senin.
Sementara elektabilitas Golkar 5,8 persen , PAN 5,0 persen , Nasdem 4,8 persen , PKB 3,1 persen , PDIP 2,0 persen, lainnya 2,9 persen, tidak memilih 0,3 persen , rahasia 13,6 persen dan tidak tahu/tidak jawab 16,0 persen.
Pangi menjelaskan survei digelar pada 02-12 November 2020 menggunakan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan sebesar lebih kurang 3,47 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Populasi survei ini adalah warga Sumbar yang berdomisili di 19 kota/kabupaten di Sumatera Barat dan telah mempunyai hak pilih, yaitu berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika dilakukan survei.
Jumlah responden survei sebanyak 800 orang diambil secara proporsional berimbang laki-laki dan perempuan.
Setiap responden yang terpilih dilakukan wawancara dengan metode tatap muka oleh surveyor profesional dan dilakukan quality control sebanyak 20 persen dari total jumlah sampel secara acak, dengan cara mendatangi kembali responden terpilih dan mengonfirmasi ulang responden terpilih.
Pangi menilai dugaan pergeseran suara pemilih partai punya korelasi linear dengan perkembangan isu-isu peta politik nasional khususnya partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah yang belakangan ini cenderung kebijakannya tidak populis berujung pada sentimen negatif, yang berdampak langsung menurunkan citra serta elektabilitas partai di daerah tersebut.
Pada saat yang sama, partai yang selama ini kebijakannya berseberangan dengan partai koalisi pemerintah, nampaknya cukup berhasil berselancar dengan momentum populisme, seperti mengelola sentimen rakyat, dengan mengambil posisi tegas membela rakyat (agregasi), sehingga mendapatkan bonus insentif elektoral yang cukup berlimpah seperti yang dialami PKS dan Partai Demokrat.
"Salah satu yang menggerus elektabilitas Gerindra adalah sikap politik Gerindra banting stir bergabung pada pemerintahan Jokowi dengan menempatkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, selain memang belakangan ada beberapa kasus korupsi yang mulai menjerat kader Gerindra," kata dia.
Selain itu dalam konteks pergeseran elektabilitas partai politik di Sumbar, apakah punya dampak terhadap kemenangan calon kepada daerah yang diusung partai tersebut? jawaban yang mengatakan tidak akan punya korelasi positif terhadap pilihan calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah.
"Hipotesisnya sebagian mengatakan bahwa pengaruh figur kandidat justru lebih dominan mempengaruhi pemilih dalam memutuskan pilihan politiknya," kata dia.
Namun ia menilai dampak psikologisnya cukup besar terutama bagi partai yang berbasis kader seperti PKS, paling tidak pemicu kencangnya pergerakan mesin partai yang panas di ujung , seperti kasus pilkada di Jawa Barat.
Pada sisi lain, tidak dapat dipungkiri tergerusnya elektabilitas partai Gerindra juga akan sedikit banyaknya berdampak terhadap kandidat yang diusung, apalagi pasangan cagub-cawagubnya hanya pakai satu mesin, diusung partai Gerindra sendiri, tanpa berkoalisi dengan partai lain sehingga tidak akan punya tambahan dukungan insentif elektoral dari mesin partai lain. (*)