Padang, (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan Rp22 miliar untuk mengantisipasi penyebaran virus corona baru (COVID-19) di provinsi itu dengan menggeser sejumlah alokasi anggaran dari berbagai sumber.
"Menteri Keuangan Sri Mulyani mengizinkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik digeser untuk penanggulangan corona virus. Ini salah satu sumber anggaran kita saat darurat," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Selasa.
Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga mengizinkan untuk menggeser APBD 2020 yang telah ditetapkan untuk kebutuhan darurat.
Nanti, kata dia, ada yang diakomodasi dalam APBD Perubahan.
"Kemudian dana tanggap darurat bencana yang ada di Sumbar juga bisa dimanfaatkan sehingga kalau dijumlahkan semua sekitar Rp22 miliar," kata Irwan.
Baca juga: Gubernur Sumbar berlakukan kebijakan ASN bekerja di rumah cegah penyebaran virus corona
Anggaran yang tersedia tersebut akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melakukan langkah pencegahan penyebaran virus corona sekaligus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terpapar virus itu.
"Persoalan saat ini adalah kekurangan alat pelindung diri (APD) bagi petugas kesehatan. Kita upayakan agar tersedia, salah satunya menggunakan anggaran darurat ini," kata dia.
Hingga Selasa pagi, pantauan di laman resmi penanggulangan virus corona di Sumbar, https://corona.sumbarprov.go.id di provinsi itu belum ada yang positif COVID-19.
Baca juga: Ombudsman soroti ASN dan anggota legislator masuk ODP tak mau isolasi mandiri
Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) 352 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) 30 orang, dan pasien dalam pemeriksaan 24 orang.
Hasil laboratorium PDP baru enam yang keluar, dan hasilnya semua negatif corona, sedangkan hasil laboratorium 24 orang masih belum diterima, termasuk untuk 24 orang yang sedang dalam pemeriksaan.
Irwan berharap, pandemi itu tidak masuk dan menyebar di Sumbar.
Ia mengimbau masyarakat patuh terhadap kebijakan pembatasan sosial, antara lain tidak keluar rumah untuk hal-hal tidak perlu dan mempraktikkan gaya hidup sehat. (*)
Baca juga: Antisipasi penyebaran corona, Solok Selatan perketat izin dinas luar daerah ASN
"Menteri Keuangan Sri Mulyani mengizinkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik digeser untuk penanggulangan corona virus. Ini salah satu sumber anggaran kita saat darurat," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Selasa.
Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga mengizinkan untuk menggeser APBD 2020 yang telah ditetapkan untuk kebutuhan darurat.
Nanti, kata dia, ada yang diakomodasi dalam APBD Perubahan.
"Kemudian dana tanggap darurat bencana yang ada di Sumbar juga bisa dimanfaatkan sehingga kalau dijumlahkan semua sekitar Rp22 miliar," kata Irwan.
Baca juga: Gubernur Sumbar berlakukan kebijakan ASN bekerja di rumah cegah penyebaran virus corona
Anggaran yang tersedia tersebut akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melakukan langkah pencegahan penyebaran virus corona sekaligus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terpapar virus itu.
"Persoalan saat ini adalah kekurangan alat pelindung diri (APD) bagi petugas kesehatan. Kita upayakan agar tersedia, salah satunya menggunakan anggaran darurat ini," kata dia.
Hingga Selasa pagi, pantauan di laman resmi penanggulangan virus corona di Sumbar, https://corona.sumbarprov.go.id di provinsi itu belum ada yang positif COVID-19.
Baca juga: Ombudsman soroti ASN dan anggota legislator masuk ODP tak mau isolasi mandiri
Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) 352 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) 30 orang, dan pasien dalam pemeriksaan 24 orang.
Hasil laboratorium PDP baru enam yang keluar, dan hasilnya semua negatif corona, sedangkan hasil laboratorium 24 orang masih belum diterima, termasuk untuk 24 orang yang sedang dalam pemeriksaan.
Irwan berharap, pandemi itu tidak masuk dan menyebar di Sumbar.
Ia mengimbau masyarakat patuh terhadap kebijakan pembatasan sosial, antara lain tidak keluar rumah untuk hal-hal tidak perlu dan mempraktikkan gaya hidup sehat. (*)
Baca juga: Antisipasi penyebaran corona, Solok Selatan perketat izin dinas luar daerah ASN