Pulau Punjung (ANTARA) - Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Berat (Sumbar) menyediakan palanta ngobrol pilkada (ngopida) sebagai wadah berbagi informasi (sharing) seputar pelaksanaan pilkada serentak 2020 di daerah itu.
"Palanta ngopida dapat diakses seluruh masyarakat mengingat hal ini sudah ada diseluruh sekretariat panitia pengawas kecamatan, dan ditambah satu di bawaslu kabupaten," kata Koordinator Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Humas Bawaslu Dharmasraya Laila Husni di Pulau Punjung, Senin.
Ia berharap melalui palanta (tempat duduk) ngopida masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam pengawasan, karena dapat berdiskusi atau sekedar berbagi informasi terkait pelaksanaan pilkada di Kabupaten Dharmasraya.
Ia menyebutkan Bawaslu Dharmasraya hingga saat ini terus melakukan sosialisasi untuk memastikan partisipasi masyarakat terlibat dalam pengawasan pilkada.
Selain sosialisasi partisipatif, katanya Bawaslu melibatkan gerakan pramuka dengan membentuk Satuan Karya (Saka) Adhiyasta Pemilu Kwartir 018 dalam rangka memperkuat pengawasan.
Selain itu, lanjutnya Bawaslu juga menjalin kerja sama dengan 71 penyuluh Kementerian Agama (Kemenag) Dharmasraya, dan perguruan tinggi seperti STITNu Dharmasraya serta Universitas Dharmas Indonesia.
"Saat ini juga sedang melakukan tahapan rekruitmen tenaga pengawas kelurahan desa," kata dia.
Sebelumnya, Bawaslu Sumatera Barat mengungkapkan Indeks Kerawanan Pemilu di Kabupaten Dharmasraya menempati peringkat 85 nasional dari 261 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak pada 2020.
“Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) diolah dengan berbagai data seperti laporan kepolisian serta ‘review’ dari media massa. Dari data-data tersebut disimpulkan IKP di Dharmasraya berada pada posisi 85,” kata Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitritmen di Pulau Punjung, Minggu (8/3).
"Palanta ngopida dapat diakses seluruh masyarakat mengingat hal ini sudah ada diseluruh sekretariat panitia pengawas kecamatan, dan ditambah satu di bawaslu kabupaten," kata Koordinator Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Humas Bawaslu Dharmasraya Laila Husni di Pulau Punjung, Senin.
Ia berharap melalui palanta (tempat duduk) ngopida masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam pengawasan, karena dapat berdiskusi atau sekedar berbagi informasi terkait pelaksanaan pilkada di Kabupaten Dharmasraya.
Ia menyebutkan Bawaslu Dharmasraya hingga saat ini terus melakukan sosialisasi untuk memastikan partisipasi masyarakat terlibat dalam pengawasan pilkada.
Selain sosialisasi partisipatif, katanya Bawaslu melibatkan gerakan pramuka dengan membentuk Satuan Karya (Saka) Adhiyasta Pemilu Kwartir 018 dalam rangka memperkuat pengawasan.
Selain itu, lanjutnya Bawaslu juga menjalin kerja sama dengan 71 penyuluh Kementerian Agama (Kemenag) Dharmasraya, dan perguruan tinggi seperti STITNu Dharmasraya serta Universitas Dharmas Indonesia.
"Saat ini juga sedang melakukan tahapan rekruitmen tenaga pengawas kelurahan desa," kata dia.
Sebelumnya, Bawaslu Sumatera Barat mengungkapkan Indeks Kerawanan Pemilu di Kabupaten Dharmasraya menempati peringkat 85 nasional dari 261 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak pada 2020.
“Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) diolah dengan berbagai data seperti laporan kepolisian serta ‘review’ dari media massa. Dari data-data tersebut disimpulkan IKP di Dharmasraya berada pada posisi 85,” kata Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitritmen di Pulau Punjung, Minggu (8/3).