Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebutkan Program Pemberdayaan UMKM masih sebatas rutinitas dan cenderung monoton bahkan sering tidak sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha di lapangan.

“Apa yang sudah dilakukan oleh sebuah kementerian diulang lagi oleh BUMN ataupun swasta sehingga target grupnya akhirnya hanya itu-itu saja,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet terbatas bertema Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Ia mengatakan sampai saat ini program pemberdayaan UMKM masih rutinitas dan masih monoton.

Bahkan ia menambahkan seringkali program pemberdayaan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh UMKM.

Ia juga melihat kredit dari perbankan yang diberikan kepada usaha mikro usaha kecil lewat subsidi bunga masih kurang optimal.

“Tapi menurut saya ini jumlahnya juga masih kurang oleh sebab itu saya sudah minta untuk tahun depan bisa ditingkatkan lagi dua kali lipat tapi itu juga kita harus tembakkan program ini kepada usaha-usaha produksi bukan pada yang masih banyak kita lihat pada usaha perdagangan,” katanya.

Ia mengatakan program perlindungan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia tersebar hampir di seluruh kementerian/lembaga bahkan yang ada di BUMN juga di sektor swasta.

“Misalnya di BUMN dari PNM itu ada program Mekar, di Kemenkeu ada program UMi kemudian di setiap kementerian juga ada program pemberdayaan UMKM,” katanya.

Program yang tersebar di mana-mana itu disebutnya tidak fokus dan tidak terkoordinasi dan tidak terkonsolidasi sehingga hasilnya kurang memuaskan.

Oleh karena itu, Presiden menginginkan ada perubahan yang mendasar dalam upaya pemberdayaan UMKM di Indonesia.