Jakarta, (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menargetkan dalam satu bulan ini kementeriannya harus bisa menyerap anggaran sebesar Rp20 triliun.

"Kita monitor dalam satu bulan ini harus menyerap Rp20 triliun," ujar Menteri Basuki di Jakarta, Selasa.

Dia juga menepis bahwa anggaran PUPR yang baru terserap mencapai 60 persen, bukan di bawah 50 persen sebagaimana diberitakan sebelumnya.

Terkait penyerapan anggaran Kementerian PUPR yang mencapai 60 persen tersebut, Menteri Basuki telah mengumpulkan seluruh direktur jenderal dan menyampaikan bahwa seluruh status proyek pembangunan telah berstatus kontrak sehingga pengerjaannya siap untuk dijalankan.

"(Kita) mempercepat pekerjaan, karena semua (proyek) sudah kontrak," katanya usai menghadiri acara pengukuhan profesor riset di lingkungan Kementerian PUPR.

Menteri PUPR mengakui bahwa kecepatan penyerapan anggaran yang lambat tersebut diakibatkan oleh adanya perubahan organisasi, di mana seluruh proses pelelangan proyek disatukan dalam satu balai.

"Waktu itu terjadi perubahan organisasi di awal yang mana dulunya lelang digelar oleh masing-masing direktorat, kemudian disatukan dalam satu balai supaya standarisasinya lebih jelas. Perubahan organisasi ini menyebabkan kecepatan penyerapan anggaran berkurang, namun saat ini semua status proyek pembangunan yang dilelang sudah dalam status kontrak semuanya," ujar Menteri Basuki.

Menteri PUPR sendiri menargetkan penyerapan anggaran kementeriannya sampai dengan akhir tahun 2019 sekitar 90 persen.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa penyerapan anggaran di Kementerian PUPR berada di bawah 50 persen hingga akhir September 2019.

Minimnya penyerapan anggaran di Kementerian PUPR dikarenakan proyek pembangunan yang memang dikerjakan secara berlanjut dari tahun ke tahun.

Kementerian PUPR sendiri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp110,7 triliun dalam APBN 2019. Sedangkan dalam APBN 2020, Kementerian PUPR mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp120,2 triliun. (*)