Pulau Punjung, (ANTARA) - Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, menyayangkan langkah salah satu kader karena tidak berkoordinasi dengan pengurus cabang terkiat pengusulan nama pimpinan DPRD setempat ke DPP.
"Partai tidak melarang kalau ada kader yang ingin menjadi pimpinan DPRD, namun alangkah baiknya berkoordinasi dengan pengurus cabang, jangan main lansung rekomendasi wilayah saja," kata Sekretaris DPC PDIP Dharmasraya, Defrino Anwar di Pulau Punjung, Kamis.
Hal itu ia sampaikan saat menanggapi belum ada nama yang diusulkan PDIP untuk mengisi unsur pimpinan pada DPRD setempat. Sementara pimpinan definitif DPRD sudah dilantik Selasa (8/10).
Ia menilai kurangnya koordinasi tersebut menyebabkan terjadinya salah komunikasi yang memicu polemik di tubuh PDIP Dharmasraya mengenai penunjukan unsur pimpinan.
"Jadi jujur saya katakan pomilik ini yang menyebabkan PDIP belun dilantik menjadi unsur pimpinan berapa waktu lalu," ujarnya.
Ia mengatakan sebenarnya dalam aturan partai boleh saja apabila pengurus wilayah mengusulkan nama untuk mengisi pimpinan DPRD di setiap kabupaten/kota, namun ada baiknya hal tersebut dikoordinasikan terlebih dahulu ke pengurus partai tingkat cabang.
"Sederhana menurut saya begini, yang menjadi obyek persoalan yakni Kabupaten Dharmasraya, mau tidak mau yang lebih tau dengan kondisi partai tentu iya pengurus tingkat kabupaten juga, kalau ada kebijakan penting yang harus segera ambil, tentu yang harusnya konsolidasi adalah kader cabang, kan etika politiknya demikian," ungkap dia.
Ia menyatakan DPC PDIP Dharmasraya hanya mengusulkan satu nama untuk mendapatkan rekomendasi DPP mengisi pimpinan defenitif DPRD Dharmasraya periode 2019-2024.
"Nama yang usulkan dari DPC saya sendiri Defrino Anwar, namun tanpa sepengahuan DPC tahu-tahu pegurus wilayah juga mengusulkan satu nama yakni Pariato," katanya.
Ia menambahkan surat rekomendasi dari DPP sudah turun dan saat ini sudah di Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PDIP Sumbar.
"Ini informasinya ya, tapi tidak dapat saya pastikan hugs. Bahwa surat tersebut sudah sampai pengurus wilayah, dalam hal ini tentu dipegang Sekretaris DPW, Sutan Riska Tuaku Kerajaan, namun kenapa belum diteruskan ke DPC saya juga tidak tau," tambah dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Dharmasraya, Adi Gunawan berharap PDIP segera mengajukan nama untuk mengisi unsur pimpinan definitif pada lembaga DPRD setempat.
"Seharusnya unsur pimpinan definitif yang dilantik hari ini tiga orang, namun karena baru dua yang masuk sehingga dilantik dua dulu," katanya saat memberi sambutan sebagai pimpinan DPRD Dharmasraya definitif di Pulau Punjung, Selasa (8/10).
Berdasarkan surat keputusan Sumbar Nomor Nomor 171/753/2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan definitif DPRD Dharmasraya masa jabatan 2019-2024.
Berikut pimpinan definitif DPRD yang dilantik, di antaranya Wakil Ketua I Adi Gunawan dari Golkar, dan Wakil Ketua II Benny Ridwan dari PAN.
"Partai tidak melarang kalau ada kader yang ingin menjadi pimpinan DPRD, namun alangkah baiknya berkoordinasi dengan pengurus cabang, jangan main lansung rekomendasi wilayah saja," kata Sekretaris DPC PDIP Dharmasraya, Defrino Anwar di Pulau Punjung, Kamis.
Hal itu ia sampaikan saat menanggapi belum ada nama yang diusulkan PDIP untuk mengisi unsur pimpinan pada DPRD setempat. Sementara pimpinan definitif DPRD sudah dilantik Selasa (8/10).
Ia menilai kurangnya koordinasi tersebut menyebabkan terjadinya salah komunikasi yang memicu polemik di tubuh PDIP Dharmasraya mengenai penunjukan unsur pimpinan.
"Jadi jujur saya katakan pomilik ini yang menyebabkan PDIP belun dilantik menjadi unsur pimpinan berapa waktu lalu," ujarnya.
Ia mengatakan sebenarnya dalam aturan partai boleh saja apabila pengurus wilayah mengusulkan nama untuk mengisi pimpinan DPRD di setiap kabupaten/kota, namun ada baiknya hal tersebut dikoordinasikan terlebih dahulu ke pengurus partai tingkat cabang.
"Sederhana menurut saya begini, yang menjadi obyek persoalan yakni Kabupaten Dharmasraya, mau tidak mau yang lebih tau dengan kondisi partai tentu iya pengurus tingkat kabupaten juga, kalau ada kebijakan penting yang harus segera ambil, tentu yang harusnya konsolidasi adalah kader cabang, kan etika politiknya demikian," ungkap dia.
Ia menyatakan DPC PDIP Dharmasraya hanya mengusulkan satu nama untuk mendapatkan rekomendasi DPP mengisi pimpinan defenitif DPRD Dharmasraya periode 2019-2024.
"Nama yang usulkan dari DPC saya sendiri Defrino Anwar, namun tanpa sepengahuan DPC tahu-tahu pegurus wilayah juga mengusulkan satu nama yakni Pariato," katanya.
Ia menambahkan surat rekomendasi dari DPP sudah turun dan saat ini sudah di Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PDIP Sumbar.
"Ini informasinya ya, tapi tidak dapat saya pastikan hugs. Bahwa surat tersebut sudah sampai pengurus wilayah, dalam hal ini tentu dipegang Sekretaris DPW, Sutan Riska Tuaku Kerajaan, namun kenapa belum diteruskan ke DPC saya juga tidak tau," tambah dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Dharmasraya, Adi Gunawan berharap PDIP segera mengajukan nama untuk mengisi unsur pimpinan definitif pada lembaga DPRD setempat.
"Seharusnya unsur pimpinan definitif yang dilantik hari ini tiga orang, namun karena baru dua yang masuk sehingga dilantik dua dulu," katanya saat memberi sambutan sebagai pimpinan DPRD Dharmasraya definitif di Pulau Punjung, Selasa (8/10).
Berdasarkan surat keputusan Sumbar Nomor Nomor 171/753/2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan definitif DPRD Dharmasraya masa jabatan 2019-2024.
Berikut pimpinan definitif DPRD yang dilantik, di antaranya Wakil Ketua I Adi Gunawan dari Golkar, dan Wakil Ketua II Benny Ridwan dari PAN.