Bukittinggi, (ANTARA) - Kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bukittinggi sebesar Rp13,3 miliar yang berasal dari dana hibah pemerintah daerah setempat.
Ketua KPU Bukittinggi Benny Aziz di Bukittinggi, Rabu, mengatakan dana tersebut berdasarkan perkiraan untuk pelaksanaan Pilkada jika diikuti oleh lima pasangan calon kepala daerah.
Dana itu akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan tahapan Pilkada seperti pembentukan panitia ad hoc, bimbingan teknis, logistik, pengumuman dan pendaftaran calon, masa kampanye dan keperluan lainnya.
"Dana itu nanti akan lebih banyak terserap untuk honor petugas ad hoc seperti panitia pemilih kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan lainnya," katanya.
Ia mengatakan meskipun merupakan dana hibah, namun penggunaannya tetap memiliki aturan dan dipertanggungjawabkan.
Sementara dalam masa persiapan jelang Pilkada 2020, KPU Bukittinggi menyatakan memberikan perhatian dalam sosialisasi bagi calon pemilih mengingat kecenderungan partisipasi pemilih di Pilkada selalu lebih rendah dibanding saat pemilihan presiden dan wakil presiden.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Bukittinggi Heldo Aura menambahkan kondisi itu dapat dilihat dari dua kali pemilihan terakhir yaitu pada 2015 dan 2019.
Dalam pemilihan kepada daerah 2015 partisipasi pemilih daerah itu hanya 62 persen sementara saat pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa bulan lalu pada 2019 partisipasi meningkat menjadi 77,6 persen.
"Untuk sosialisasi bagi calon pemilih tahun depan ada 10 basis pemilih yang disatukan karena jumlahnya tidak banyak di Bukittinggi sehingga pengenalan Pilkada bisa lebih baik," katanya.
Basis pemilih yang disatukan yaitu komunitas dengan warganet, pemilih pemula dengan pemuda, warga disabilitas bersama marjinal dan orang kebutuhan khusus untuk akses informasi. Tiga basis lainnya yaitu keluarga, perempuan dan keagamaan.
Langkah lainnya yaitu menjalin kerjasama dengan pers untuk perluasan sebaran informasi.
"Pemilu lalu sosialisasi kami melalui media belum begitu luas. Tahun depan kami upayakan lebih baik lagi termasuk mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pilkada bagi pers untuk menambah wawasan mengenai Pilkada," ujarnya.
Dengan langkah itu pihanya menargetkan partisipasi pemilih dalam Pilkada tidak lagi lebih rendah dibandingkan Pilpres. (*)
Ketua KPU Bukittinggi Benny Aziz di Bukittinggi, Rabu, mengatakan dana tersebut berdasarkan perkiraan untuk pelaksanaan Pilkada jika diikuti oleh lima pasangan calon kepala daerah.
Dana itu akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan tahapan Pilkada seperti pembentukan panitia ad hoc, bimbingan teknis, logistik, pengumuman dan pendaftaran calon, masa kampanye dan keperluan lainnya.
"Dana itu nanti akan lebih banyak terserap untuk honor petugas ad hoc seperti panitia pemilih kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan lainnya," katanya.
Ia mengatakan meskipun merupakan dana hibah, namun penggunaannya tetap memiliki aturan dan dipertanggungjawabkan.
Sementara dalam masa persiapan jelang Pilkada 2020, KPU Bukittinggi menyatakan memberikan perhatian dalam sosialisasi bagi calon pemilih mengingat kecenderungan partisipasi pemilih di Pilkada selalu lebih rendah dibanding saat pemilihan presiden dan wakil presiden.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Bukittinggi Heldo Aura menambahkan kondisi itu dapat dilihat dari dua kali pemilihan terakhir yaitu pada 2015 dan 2019.
Dalam pemilihan kepada daerah 2015 partisipasi pemilih daerah itu hanya 62 persen sementara saat pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa bulan lalu pada 2019 partisipasi meningkat menjadi 77,6 persen.
"Untuk sosialisasi bagi calon pemilih tahun depan ada 10 basis pemilih yang disatukan karena jumlahnya tidak banyak di Bukittinggi sehingga pengenalan Pilkada bisa lebih baik," katanya.
Basis pemilih yang disatukan yaitu komunitas dengan warganet, pemilih pemula dengan pemuda, warga disabilitas bersama marjinal dan orang kebutuhan khusus untuk akses informasi. Tiga basis lainnya yaitu keluarga, perempuan dan keagamaan.
Langkah lainnya yaitu menjalin kerjasama dengan pers untuk perluasan sebaran informasi.
"Pemilu lalu sosialisasi kami melalui media belum begitu luas. Tahun depan kami upayakan lebih baik lagi termasuk mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pilkada bagi pers untuk menambah wawasan mengenai Pilkada," ujarnya.
Dengan langkah itu pihanya menargetkan partisipasi pemilih dalam Pilkada tidak lagi lebih rendah dibandingkan Pilpres. (*)