Biak, (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. Komarudin Watubun meminta aparat penegak hukum di Papua dan Papua Barat bertindak tegas terhadap para pelaku aksi anarkistis karena dampaknya dirasakan sebagian besar masyarakat di wilayah timur Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Pelaku harus ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum," kata politikus PDIP sebelum ke Jayapura dari Biak, Senin.
Menurut Komarudin Watubun, sejak demo damai warga Papua berujung pembakaran dan perusakan fasilitas perkantoran pemerintah, perusahaan swasta, dan kios masyarakat di Kota Jayapura dan beberapa daerah lain di Papua dan Papua Barat telah menganggu aktivitas perekonomian masyarakat.
Baca juga: Papua Terkini - Megawati kirim utusan khusus temui pemuka agama di Papua
Kejadian aksi anarkistis di beberapa daerah di dua provinsi itu menjadi persoalan serius yang harus dihadapi pemerintah guna mencari solusi atas penangananan kasus demo damai yang berujung pembakaran gedung fasilitas pemerintah, perusahaan swasta, gedung sejumlah BUMN, dan rumah masyarakat.
Komarudin berharap masyarakat di Papua harus terus berkomitmen dalam menjaga tanah Papua sebagai zona damai serta menghentikan tindakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah aksi rasisme dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
"Tanah Papua menjadi miniatur Indonesia. Warganya hidup dalam keharmonisan, keberagaman, dan sangat toleransi sehingga Papua damai tidak boleh dirusak dengan tindakan aksi anarkistis yang menganggu keamanan dan kertertiban masyarakat," kata utusan khusus Ketua Umum DPP Megawati Soekarnoputri saat meninjau dampak aksi anarkistis di Papua.
Baca juga: Papua Terkini - Polisi: ketegangan antarwarga di Abepura sudah ditangani
Menyinggung Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian akan berkantor di Papua dalam menangani konflik Papua, menurut Komarudin, hal ini sah-sah saja karena ini pelaksanaan dari undang-undang dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI.
Komarudin mengingatkan bahwa penyelesaian masalah Papua harus mengedepankan tindakan persuasif dengan mengembangkan dialog bersama tokoh agama, tokoh adat, dan para pihak terkait sehingga mengurangi terjadinya korban akibat tindakan represif oleh aparat keamanan polisi dan TNI.
"Saya juga berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Tanah Papua segera pulih sehingga mendukung program percepatan pembangunan yang telah digagas Presiden Joko Widodo untuk kesejahteraan masyarakat paling timur NKRI," kata Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP itu.
Baca juga: Papua Terkini - Mantan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw ajak warga jaga kedamaian
Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Papua ini dalam kunjungan ke Papua diutus khusus Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk berdialog dengan tokoh agama, tokoh adat, perempuan, pemuda, dan ormas keagamaan dipandu moderator Bupati Biak Herry Ario Naap, Minggu (1/9) malam, dalam upaya meredam konflik sosial terjadi di beberapa daerah Provinsi Papua.
Hingga, pukul 07.30 WIT aktivitas warga Biak Numfor berjalan normal, seperti sekolah, angkutan umum, perkantoran, pelabuhan, bandara, pasar, dan pertokoan tetap buka melayani kebutuhan warga setempat. (*)
"Pelaku harus ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum," kata politikus PDIP sebelum ke Jayapura dari Biak, Senin.
Menurut Komarudin Watubun, sejak demo damai warga Papua berujung pembakaran dan perusakan fasilitas perkantoran pemerintah, perusahaan swasta, dan kios masyarakat di Kota Jayapura dan beberapa daerah lain di Papua dan Papua Barat telah menganggu aktivitas perekonomian masyarakat.
Baca juga: Papua Terkini - Megawati kirim utusan khusus temui pemuka agama di Papua
Kejadian aksi anarkistis di beberapa daerah di dua provinsi itu menjadi persoalan serius yang harus dihadapi pemerintah guna mencari solusi atas penangananan kasus demo damai yang berujung pembakaran gedung fasilitas pemerintah, perusahaan swasta, gedung sejumlah BUMN, dan rumah masyarakat.
Komarudin berharap masyarakat di Papua harus terus berkomitmen dalam menjaga tanah Papua sebagai zona damai serta menghentikan tindakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah aksi rasisme dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
"Tanah Papua menjadi miniatur Indonesia. Warganya hidup dalam keharmonisan, keberagaman, dan sangat toleransi sehingga Papua damai tidak boleh dirusak dengan tindakan aksi anarkistis yang menganggu keamanan dan kertertiban masyarakat," kata utusan khusus Ketua Umum DPP Megawati Soekarnoputri saat meninjau dampak aksi anarkistis di Papua.
Baca juga: Papua Terkini - Polisi: ketegangan antarwarga di Abepura sudah ditangani
Menyinggung Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian akan berkantor di Papua dalam menangani konflik Papua, menurut Komarudin, hal ini sah-sah saja karena ini pelaksanaan dari undang-undang dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI.
Komarudin mengingatkan bahwa penyelesaian masalah Papua harus mengedepankan tindakan persuasif dengan mengembangkan dialog bersama tokoh agama, tokoh adat, dan para pihak terkait sehingga mengurangi terjadinya korban akibat tindakan represif oleh aparat keamanan polisi dan TNI.
"Saya juga berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Tanah Papua segera pulih sehingga mendukung program percepatan pembangunan yang telah digagas Presiden Joko Widodo untuk kesejahteraan masyarakat paling timur NKRI," kata Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP itu.
Baca juga: Papua Terkini - Mantan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw ajak warga jaga kedamaian
Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Papua ini dalam kunjungan ke Papua diutus khusus Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk berdialog dengan tokoh agama, tokoh adat, perempuan, pemuda, dan ormas keagamaan dipandu moderator Bupati Biak Herry Ario Naap, Minggu (1/9) malam, dalam upaya meredam konflik sosial terjadi di beberapa daerah Provinsi Papua.
Hingga, pukul 07.30 WIT aktivitas warga Biak Numfor berjalan normal, seperti sekolah, angkutan umum, perkantoran, pelabuhan, bandara, pasar, dan pertokoan tetap buka melayani kebutuhan warga setempat. (*)