Simpang Empat (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) mengusulkan anggaran Rp9, 8 miliar untuk tahapan pengawasan pemilihan kepala daerah 2020.
"Usulan itu sudah kami serahkan kepada pemerintah untuk dibahas," kata Kepala Bawaslu Pasaman Barat, Emra Patria di Simpang Empat, Selasa.
Menurutnya dana pengawasan Pilkada itu sudah mereka perkirakan dan hampir sama dengan tahapan pemilu serentak 17 April lalu.
Dalam pengajuan anggaran itu sudah mengakomodir seluruh pengawas lapangan di seluruh nagari persiapan.
Ia mengatakan secara teknis pelaksanaan dan kegiatan pengawasan hampir sama dengan pemilu yang lalu. Baik tahapan maupun jenis kegiatan. Namum secara pengawasan tentu akan berbeda.
Ia mengaku akan tetap menggunakan 11 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan menambah jumlah panitia di lapangan di tingkat nagari hingga ke nagari persiapan.
Ia berharap dengan penambahan personil ini bisa meningkatkan pengawasan di lapangan.
Bawaslu meminta semua pihak bisa terlibat dalam pengawasan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah nantinya.
Ia menegaskan tahapan Pilkada akan dimulai September mendatang, sehingga Bawaslu harus mempersiakan diri selaku pengawasan nantinya.
"Kami berharap nantinya anggaran yang kami usulkan dapat direalisasikan oleh pemerintah nantinya," harapnya.
"Usulan itu sudah kami serahkan kepada pemerintah untuk dibahas," kata Kepala Bawaslu Pasaman Barat, Emra Patria di Simpang Empat, Selasa.
Menurutnya dana pengawasan Pilkada itu sudah mereka perkirakan dan hampir sama dengan tahapan pemilu serentak 17 April lalu.
Dalam pengajuan anggaran itu sudah mengakomodir seluruh pengawas lapangan di seluruh nagari persiapan.
Ia mengatakan secara teknis pelaksanaan dan kegiatan pengawasan hampir sama dengan pemilu yang lalu. Baik tahapan maupun jenis kegiatan. Namum secara pengawasan tentu akan berbeda.
Ia mengaku akan tetap menggunakan 11 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan menambah jumlah panitia di lapangan di tingkat nagari hingga ke nagari persiapan.
Ia berharap dengan penambahan personil ini bisa meningkatkan pengawasan di lapangan.
Bawaslu meminta semua pihak bisa terlibat dalam pengawasan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah nantinya.
Ia menegaskan tahapan Pilkada akan dimulai September mendatang, sehingga Bawaslu harus mempersiakan diri selaku pengawasan nantinya.
"Kami berharap nantinya anggaran yang kami usulkan dapat direalisasikan oleh pemerintah nantinya," harapnya.