Padang Aro, (ANTARA) - Pedagang dalam jaringan (Daring) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, mengaku merugi akibat pembatasan akses media sosial facebook, twitter dan instagram oleh pemerintah.

"Sudah dua hari saya tidak bisa memposting contoh dagangan saya di Medsos sehingga pelanggan saya tidak tahu dan berimbas pada penjualan", kata salah seorang pedagang Daring Yosa Andika, di Padang Aro, Kamis.

Dia mengatakan, dalam kondisi normal apalagi menjelang lebaran ia bisa menghasilkan Rp2 juta sampai Rp5 juta setiap minggu.

Akan tetapi, katanya, sejak terjadi pembatasan ini ia tidak bisa memposting dagangannya sehingga belum ada yang terjual.

"Sejak ada pembatasan medsos dagangan saya belum laku dan ini sangat merugikan terutama menjelang lebaran yang biasanya omsetnya naik," ujarnya.

Dia mengatakan, ia biasanya mempromosikan dagangannya melalui akun facebook, instagram dan twitter sekarang semuanya susah untuk diakses.

Setelah dagangan diposting melalui medsos, katanya, biasanya pembeli menanyakan harga, ukuran lewat kolom komentar atau dilanjutkan ke Whatshapp.

"Tiga akun medsos itu paling banyak dilihat warganet sebelum belanja tetapi sekarang malah diblokir," ujarnya.

Ia setiap hari berjualan pakaian di medsos dan berharap semua medsos segera bisa diakses dengan lancar sehingga pedagang daring tidak rugi.

Sebelumnya Pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha Ketika menjawab pertanyaan mengapa pemerintah melakukan pembatasan akses pada ketiga platform tersebut, ia mengatakan bahwa alasan utamanya karena faktor banyaknya berita palsu (false news) yang beredar di tiga platform tersebut.

"WhatsApp, FB, dan IG pemakaiannya sangat banyak di Tanah Air sehingga dianggap bisa menjadi media provokasi," kata Pratama yang pernah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengamanan Sinyal Lemsaneg (kini BSSN).

Ia mengatakan bahwa FB, IG, dan Twitter sampai saat ini belum mampu mendeteksi dan meredam otomatis penyebaran hoaks dan berita palsu. Facebook masih tergantung pada verifikasi manual oleh media partner Factcheck, komunitas masyarakat antihoaks.

Dalam situasi normal hari-hari biasa, menurut Pratama, false news dan hoaks masih bisa dipilih-pilih mana saja oleh FB. Namun, dalam kondisi chaos seperti saat ini, pemerintah berkejaran dengan waktu agar konten provokasi tidak menjadi asupan utama warganet di Tanah Air.