Purwakarta, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan peluncuran dan peresmian aplikasi LinkAja direncanakan akan digelar pada 5 Mei 2019 atau bertepatan dengan salat tarawih pertama sebelum melaksanakan puasa.
Peluncuran secara serentak LinkAja memang sudah ditunda untuk kesekian kalinya. Sebelumnya, seremonial akan digelar bersamaan dengan peringatan HUT Kementerian BUMN pada 13 April lalu, namun saat itu bertepatan dengan Kampanye Akbar pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kemudian, diundur kembali menjadi 21 April yang akhirnya ditunda sampai pemberitahuan selanjutnya.
"Rencananya begini, kan tidak boleh ramai-ramai, rencananya waktu tarawih bersama tanggal 5 April di Kementerian BUMN," kata Rini usai mengunjungi Pabrik Pengolahan Beras di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (26/4) petang.
Rini mengaku sebenarnya aplikasi LinkAja sudah dilakukan soft launching sejak 30 Maret 2019. Saat ia melakukan kunjungan kerja ke daerah, Rini pun gencar melakukan sosialisasi LinkAja kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan BUMN.
LinkAja merupakan sistem pembayaran nontunai yang dikembangkan oleh perusahaan patungan BUMN tersebut yaitu PT Fintek Karya Nusantara atau Finarya.
Rini menambahkan aplikasi tersebut terus disempurnakan hingga nanti diluncurkan secara resmi. Sebelumnya LinkAja yang merupakan dompet elektronik untuk menyimpan saldo harus ditransfer dari bank yang dimiliki pengguna. Namun kini dapat disinkronkan dengan rekening pengguna.
"Dulu waktu soft launching masih seperti wallet biasa, jadi harus transfer, masukkan uang di situ. Sekarang kalau pemakai Link punya akun rekening di BTN, Mandiri, BNI, BRI, itu bisa langsung tersambung," katanya.
Ada pun kepemilikan LinkAja masih dikuasai Telkom melalui Telkomsel. LinkAja merupakan penyatuan seluruh produk fintech BUMN yakni T-cash milik Telkomsel, Yap! BNI, e-Cash Bank Mandiri, dan T-bank dari Bank BRI.
LinkAja akan dimiliki delapan BUMN. Telkomsel disebut-sebut yang akan jadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 25 persen. Bank Mandiri, BNI dan BRI masing-masing 20 persen. Sisanya, Pertamina tujuh persen dan BTN tujuh persen, Jiwasraya dan Danareksa masing-masing 0,5 persen.
Peluncuran secara serentak LinkAja memang sudah ditunda untuk kesekian kalinya. Sebelumnya, seremonial akan digelar bersamaan dengan peringatan HUT Kementerian BUMN pada 13 April lalu, namun saat itu bertepatan dengan Kampanye Akbar pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kemudian, diundur kembali menjadi 21 April yang akhirnya ditunda sampai pemberitahuan selanjutnya.
"Rencananya begini, kan tidak boleh ramai-ramai, rencananya waktu tarawih bersama tanggal 5 April di Kementerian BUMN," kata Rini usai mengunjungi Pabrik Pengolahan Beras di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (26/4) petang.
Rini mengaku sebenarnya aplikasi LinkAja sudah dilakukan soft launching sejak 30 Maret 2019. Saat ia melakukan kunjungan kerja ke daerah, Rini pun gencar melakukan sosialisasi LinkAja kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan BUMN.
LinkAja merupakan sistem pembayaran nontunai yang dikembangkan oleh perusahaan patungan BUMN tersebut yaitu PT Fintek Karya Nusantara atau Finarya.
Rini menambahkan aplikasi tersebut terus disempurnakan hingga nanti diluncurkan secara resmi. Sebelumnya LinkAja yang merupakan dompet elektronik untuk menyimpan saldo harus ditransfer dari bank yang dimiliki pengguna. Namun kini dapat disinkronkan dengan rekening pengguna.
"Dulu waktu soft launching masih seperti wallet biasa, jadi harus transfer, masukkan uang di situ. Sekarang kalau pemakai Link punya akun rekening di BTN, Mandiri, BNI, BRI, itu bisa langsung tersambung," katanya.
Ada pun kepemilikan LinkAja masih dikuasai Telkom melalui Telkomsel. LinkAja merupakan penyatuan seluruh produk fintech BUMN yakni T-cash milik Telkomsel, Yap! BNI, e-Cash Bank Mandiri, dan T-bank dari Bank BRI.
LinkAja akan dimiliki delapan BUMN. Telkomsel disebut-sebut yang akan jadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 25 persen. Bank Mandiri, BNI dan BRI masing-masing 20 persen. Sisanya, Pertamina tujuh persen dan BTN tujuh persen, Jiwasraya dan Danareksa masing-masing 0,5 persen.