Muaro (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sijunjung membentuk koordinasi kelompok kerja (Pokja) guna menyukseskan program Air minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) 2019 di daerah itu, karena dalam pembangunan sektor sanitasi dan air minum membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan tidak hanya dikerjakan satu institusi saja.
Air minum dan sanitasi dasar merupakan bentuk pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat, dibahas dalam rapat koordinasi di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung, di Muaro, Kamis.
Kepala Bapppeda Sijunjung Benny Dwifa Yuswirdalam sebagai pimpinan rapat, menyebutkan rapat bertujuan untuk penyampaian rencana kerja Pokja AMPL 2019, salah satu langkah awal yaitu penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang percepatan pencapaian universal akses sanitasi dan enam rencana kerja lainnya.
Tujuan pencapaian RPJMD sampai pada 2021, ada beberapa sasaran kerja yang berhubungan dengan sanitasi, diharapkan pencapaian sanitasi pada Desember tahun ini bisa 100 persen sesuai RPJMN 2016-2019 tentang universal akses, ujar Benny.
"Saat ini telah ada 32 nagari yang telah ODF (bebas buang air besar sembarang), khusus pencapaian akses sanitasi sebesar 81,76 persen, sedangkan pencapaian air minum sebesar 92,10 persen," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim LAH Riky Mainaldi Neri, menyebutkan ada beberapa hal perlu diperbaiki dalam pencapaian sanitasi 100 persen.
Justru itu, kesempatan rapat koordinasi ini diminta kepada tim untuk memberikan masukan guna percepatan rencana kerja Pokja AMPL, tambahnya.
Asisten III Setdakab, dr Edwin Suprayogi, M.Kes juga menambahkan dengan adanya pihak perbankan dalam tim, diharapkan melalui dana CSR nya dapat membantu mewujudkan sanitasi yang layak di Kabupaten Sijunjung, terutama di kawasan Geopark Nasional Silokek.
Kedepannya, selain dengan perbankan, melalui Baznas dapat menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan menyentuh langsung masyarakat di bidang sanitasi, harap Edwin.
Air minum dan sanitasi dasar merupakan bentuk pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat, dibahas dalam rapat koordinasi di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung, di Muaro, Kamis.
Kepala Bapppeda Sijunjung Benny Dwifa Yuswirdalam sebagai pimpinan rapat, menyebutkan rapat bertujuan untuk penyampaian rencana kerja Pokja AMPL 2019, salah satu langkah awal yaitu penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang percepatan pencapaian universal akses sanitasi dan enam rencana kerja lainnya.
Tujuan pencapaian RPJMD sampai pada 2021, ada beberapa sasaran kerja yang berhubungan dengan sanitasi, diharapkan pencapaian sanitasi pada Desember tahun ini bisa 100 persen sesuai RPJMN 2016-2019 tentang universal akses, ujar Benny.
"Saat ini telah ada 32 nagari yang telah ODF (bebas buang air besar sembarang), khusus pencapaian akses sanitasi sebesar 81,76 persen, sedangkan pencapaian air minum sebesar 92,10 persen," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim LAH Riky Mainaldi Neri, menyebutkan ada beberapa hal perlu diperbaiki dalam pencapaian sanitasi 100 persen.
Justru itu, kesempatan rapat koordinasi ini diminta kepada tim untuk memberikan masukan guna percepatan rencana kerja Pokja AMPL, tambahnya.
Asisten III Setdakab, dr Edwin Suprayogi, M.Kes juga menambahkan dengan adanya pihak perbankan dalam tim, diharapkan melalui dana CSR nya dapat membantu mewujudkan sanitasi yang layak di Kabupaten Sijunjung, terutama di kawasan Geopark Nasional Silokek.
Kedepannya, selain dengan perbankan, melalui Baznas dapat menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan menyentuh langsung masyarakat di bidang sanitasi, harap Edwin.