Jakarta, (ANTARA) - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) meminta semua pihak untuk tidak menyeret Polri dalam ranah politik menjelang Pemilihan Presiden pada 17 April 2019.
"Kami menduga ada pihak lain yang berusaha menyeret-nyeret polisi ke ranah politik dengan menuduh polisi memiliki pasukan 'buzzer' untuk dukung Jokowi," kata Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Saputra Hasibuan dalam pernyataan terlulis di Jakarta, Jumat sore.
Edi menilai pernyataan seorang politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Mustofa Nahrawardaya yang menyebut Polri memiliki tim buzzer untuk mendukung pasangan calon Presiden 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tidak masuk akal.
"Kita paham ini musim politik. Tapi jangan diseret-seret polisi ke ranah politik. Ini bisa menggangu kinerja Polri," katanya menegaskan.
Mantan angota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini tidak yakin ada kelompok di kepolisian yang memproduksi hoaks.
"Dan sangat tidak logis ada kelompok 'baju coklat' yang memproduksi hoaks, apalagi mendukung satu capres tertentu," katanya.
Dia mengatakan Polri sudah memiliki tugas berat untuk mengamankan pemilu sehingga tidak logis kalau malah memproduksi hoaks. (*)
"Kami menduga ada pihak lain yang berusaha menyeret-nyeret polisi ke ranah politik dengan menuduh polisi memiliki pasukan 'buzzer' untuk dukung Jokowi," kata Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Saputra Hasibuan dalam pernyataan terlulis di Jakarta, Jumat sore.
Edi menilai pernyataan seorang politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Mustofa Nahrawardaya yang menyebut Polri memiliki tim buzzer untuk mendukung pasangan calon Presiden 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tidak masuk akal.
"Kita paham ini musim politik. Tapi jangan diseret-seret polisi ke ranah politik. Ini bisa menggangu kinerja Polri," katanya menegaskan.
Mantan angota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini tidak yakin ada kelompok di kepolisian yang memproduksi hoaks.
"Dan sangat tidak logis ada kelompok 'baju coklat' yang memproduksi hoaks, apalagi mendukung satu capres tertentu," katanya.
Dia mengatakan Polri sudah memiliki tugas berat untuk mengamankan pemilu sehingga tidak logis kalau malah memproduksi hoaks. (*)