Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah menekankan pentingnya revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau vokasi untuk memenuhi kebutuhan industri dan menyokong perekonomian nasional.
"Untuk itu, Presiden telah mengeluarkan Inpres 9/2016 tentang Revitalisasi SMK, namun kebijakan ini harus terus diperbaiki sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menjadi pembicara kunci dalam acara Rembuk Pendidikan Kejuruan SMK Tahun 2018 di Jakarta, Rabu.
Survei Angkatan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 mencatat, dari 6,8 juta jumlah pengangguran, 20,7 persen atau 1,4 juta orang di antaranya berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Ia mengatakan, jumlah tersebut cukup besar mengingat lulusan SMK sebenarnya disiapkan untuk dapat terjun langsung ke dunia industri.
Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran tersebut ialah ketidakcocokan antara kualitas lulusan SMK dengan kebutuhan industri.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenko Perekonomian bersama Kemendikbud dan lembaga terkait lainnya menyusun Peta Jalan Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025.
Peta jalan ini bukan hanya berfokus pada SMK, tetapi juga pada Politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK), serta turut melibatkan peran industri secara masif.
Darmin menambahkan, terdapat empat perkembangan tren global terkait sumber daya manusia (SDM) di era industri 4.0 yang harus diperhatikan oleh lembaga pendidikan vokasi, utamanya SMK.
Tren pertama, munculnya teknologi digital yang memungkinkan orang dapat bekerja di mana saja. Sedangan, tren kedua, peran "long life learning".
"Dengan kemajuan digital, pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di sekolah formal saja dan memungkinkan akses pendidikan ke seluruh pelosok Indonesia," kata Darmin.
Tren ketiga, penggunaan media sosial yang banyak memunculkan talenta secara global tidak peduli seberapa jauh lokasinya. Tren keempat, manajemen kinerja berbasis analisis data. Maksudnya, kinerja seseorang tidak lagi diukur berdasarkan jumlah jam, kerja tetapi berdasarkan produktivitas mereka.
Menurut Darmin, menghadapi persoalan kesenjangan ekonomi dan tren global tersebut, revitalisasi SMK secara menyeluruh mendesak dilakukan. Dimulai dari perbaikan kurikulum SMK yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan, termasuk sertifikasi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), program pemagangan di industri untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas siswa, Training of Trainers Guru, hingga memperbaiki sistem seleksi yang sesuai keahlian dan meningkatkan minat calon siswa menjadi siswa SMK.
Lebih lanjut Darmin menjelaskan, ia kini memiliki jurus baru yang efektif untuk merevitalisasi SMK, yakni dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi.
"Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pemprov lebih mengetahui kebutuhan dan potensi daerah yang harus dikembangkan dan kewenangan SMK ada pada pemerintah provinsi sehingga revitalisasi dapat dilakukan secara masif dan sesuai kebutuhan daerah," ujar Darmin.
Pemerintah sendiri telah membuat proyek percontohan (pilot project) untuk Jurusan Kopi di Jawa Barat. Pilot project yang sudah dimulai pada tahun ajaran 2018 ini melibatkan 66 siswa. Output yang dihasilkan dari pilot project ini, selain mendapatkan ijazah, seorang siswa akan mendapatkan 6 kompetensi keahlian dalam tiga tahun.
Selain itu, untuk menyelaraskan kebijakan pengembangan tenaga kerja, Kemenko Perekonomian bersama Kemdikbud dan lembaga terkait dibantu oleh World Bank Group, telah menginisiasi dan menjalankan program Skill Monitoring System (SMS).
"Dalam SMS ini, terdapat 35 Critical Occupation List (COL), yang dibutuhkan saat ini dan mendatang. COL sendiri bertujuan untuk memberikan informasi skill dalam pasar kerja, sehingga dunia pendidikan, termasuk SMK dapat mengetahui keahlian apa yang dibutuhkan oleh industry," ujar Darmin.
Sebagai penutup, Darmin berpesan perlu dukungan dari semua pihak agar revitalisasi SMK dapat terwujud. Merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, utamanya SMK, bukan hanya dapat mengurangi pengangguran, tetapi lebih dari itu dapat mengantarkan perekonomian Indonesia sejajar dengan negara negara maju lainnya, dan menjadikan SDM yang berdaya saing tinggi hingga ditingkat global. Oleh karena itu perlu dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan hal tersebut. (*)
"Untuk itu, Presiden telah mengeluarkan Inpres 9/2016 tentang Revitalisasi SMK, namun kebijakan ini harus terus diperbaiki sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menjadi pembicara kunci dalam acara Rembuk Pendidikan Kejuruan SMK Tahun 2018 di Jakarta, Rabu.
Survei Angkatan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 mencatat, dari 6,8 juta jumlah pengangguran, 20,7 persen atau 1,4 juta orang di antaranya berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Ia mengatakan, jumlah tersebut cukup besar mengingat lulusan SMK sebenarnya disiapkan untuk dapat terjun langsung ke dunia industri.
Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran tersebut ialah ketidakcocokan antara kualitas lulusan SMK dengan kebutuhan industri.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenko Perekonomian bersama Kemendikbud dan lembaga terkait lainnya menyusun Peta Jalan Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025.
Peta jalan ini bukan hanya berfokus pada SMK, tetapi juga pada Politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK), serta turut melibatkan peran industri secara masif.
Darmin menambahkan, terdapat empat perkembangan tren global terkait sumber daya manusia (SDM) di era industri 4.0 yang harus diperhatikan oleh lembaga pendidikan vokasi, utamanya SMK.
Tren pertama, munculnya teknologi digital yang memungkinkan orang dapat bekerja di mana saja. Sedangan, tren kedua, peran "long life learning".
"Dengan kemajuan digital, pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di sekolah formal saja dan memungkinkan akses pendidikan ke seluruh pelosok Indonesia," kata Darmin.
Tren ketiga, penggunaan media sosial yang banyak memunculkan talenta secara global tidak peduli seberapa jauh lokasinya. Tren keempat, manajemen kinerja berbasis analisis data. Maksudnya, kinerja seseorang tidak lagi diukur berdasarkan jumlah jam, kerja tetapi berdasarkan produktivitas mereka.
Menurut Darmin, menghadapi persoalan kesenjangan ekonomi dan tren global tersebut, revitalisasi SMK secara menyeluruh mendesak dilakukan. Dimulai dari perbaikan kurikulum SMK yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan, termasuk sertifikasi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), program pemagangan di industri untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas siswa, Training of Trainers Guru, hingga memperbaiki sistem seleksi yang sesuai keahlian dan meningkatkan minat calon siswa menjadi siswa SMK.
Lebih lanjut Darmin menjelaskan, ia kini memiliki jurus baru yang efektif untuk merevitalisasi SMK, yakni dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi.
"Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pemprov lebih mengetahui kebutuhan dan potensi daerah yang harus dikembangkan dan kewenangan SMK ada pada pemerintah provinsi sehingga revitalisasi dapat dilakukan secara masif dan sesuai kebutuhan daerah," ujar Darmin.
Pemerintah sendiri telah membuat proyek percontohan (pilot project) untuk Jurusan Kopi di Jawa Barat. Pilot project yang sudah dimulai pada tahun ajaran 2018 ini melibatkan 66 siswa. Output yang dihasilkan dari pilot project ini, selain mendapatkan ijazah, seorang siswa akan mendapatkan 6 kompetensi keahlian dalam tiga tahun.
Selain itu, untuk menyelaraskan kebijakan pengembangan tenaga kerja, Kemenko Perekonomian bersama Kemdikbud dan lembaga terkait dibantu oleh World Bank Group, telah menginisiasi dan menjalankan program Skill Monitoring System (SMS).
"Dalam SMS ini, terdapat 35 Critical Occupation List (COL), yang dibutuhkan saat ini dan mendatang. COL sendiri bertujuan untuk memberikan informasi skill dalam pasar kerja, sehingga dunia pendidikan, termasuk SMK dapat mengetahui keahlian apa yang dibutuhkan oleh industry," ujar Darmin.
Sebagai penutup, Darmin berpesan perlu dukungan dari semua pihak agar revitalisasi SMK dapat terwujud. Merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, utamanya SMK, bukan hanya dapat mengurangi pengangguran, tetapi lebih dari itu dapat mengantarkan perekonomian Indonesia sejajar dengan negara negara maju lainnya, dan menjadikan SDM yang berdaya saing tinggi hingga ditingkat global. Oleh karena itu perlu dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan hal tersebut. (*)