Padang, (Antaranews Sumbar) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat memperkuat kemampuan tenaga hitung/kaji cepat pengkajian kebutuhan pascabencana agar bisa mendukung percepatan pangajuan usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi ke pusat.
     "Tanpa penghitungan kebutuhan pascabencana yang tepat dan cepat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa terkendala. Karena itu tenaga ini sangat kita butuhkan," kata Kepala Pelaksana BPBD Sumbar E.Rahman di Padang, Kamis.  
     Menurutnya pelatihan untuk tenaga Jitu Pasna itu dilakukan selama tiga hari 21-24 November 2018.
     Pelatihan yang fokus meningkatkan kemampuan tenaga Jitu Pasna itu baru pertama kali dilakukan. Sebelumnya tidak pernah ada pelatihan khusus, padahal sangat dibutuhkan.
     Ia menambahkan, kebutuhan atas tenaga Jitu Pasna itu tidak hanya di BPBD provinsi dan kabupaten/kota tetapi juga untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.
     Semua pihak terkait harus memiliki kesamaan persepsi dalam hal penghitungan kebutuhan pascabencana tersebut.
     Diharapkan dengan tenaga Jitu Pasna yang memadai, proses "recovery" setelah terjadinya bencana di Sumbar bisa dipercepat sehingga masyarakat yang menjadi korban tidak terlalu lama menderita.
     Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak bisa mengandalkan anggaran daerah yang terbatas.
     Dibutuhkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar proses itu bisa berjalan secara maksimal.
     Namun untuk mengusulkan bantuan ke pusat, ada syarat yang harus dipenuhi salah satunya penghitungan/pengkajian kebutuhan pascabencana.
     Penghitungan yang cepat dan tepat akan sangat membantu percepatan proses itu, karenanya tenaga Jitu Pasna itu harus ditingkatkan kemampuannya.
     "Kita apresiasi BPBD yang berinisiatif menggelar pelatihan ini," katanya. (*)