Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan ada 1.420 narapidana dan tahanan di Sulawesi Tengah kabur untuk menyelamatkan diri ketika gempa 7,4 skala Richter dan tsunami melanda Palu dan Donggala, Jumat (28/9).
"Tidak beradanyanya para tahanan dan narapidana di Lapas Palu, Rutan Palu, dan Rutan Donggala semata-mata sebagai kebutuhan penyelamatan diri atas dampak gempa," kata Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami saat konferensi pers di Jakarta, Senin.
Utami menjelaskan bahwa para tahanan melarikan diri juga karena kondisi lapas dan rutan yang rusak sehingga mengancam keselamatan mereka.
Dirjen PAS mengatakan bahwa Lapas Palu yang memiliki kapasitas 210 terisi sebanyak 581 narapidana. Namun, pascagempa hingga Senin pagi ini tersisa 66 orang.
Sementara itu, Rumah Tahanan Palu yang memiliki kapasitas 120 diisi 463 tahanan yang tersisa hanya 53 orang.
Utami mengatakan bahwa dirinya pada hari Minggu (30/9) berkunjung ke Palu menghitung sebanyak 56 orang, sekarang tersisa 53 orang.
"Mungkin ini minta izin sama Karutan karena ada keluarganya terjadi sesuatu. Pasti ini diizinkan oleh Karutannya," kata Utami.
Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan khusus Perempuan (LPP) Palu yang memiliki kapasitas 100 diisi 83 narapidana ditambah tiga bayi tersisa sembilan orang.
Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yang memiliki kapasitas 100 orang, lanjut dia, diisi 29 anak, sekarang tinggal lima warga binaan.
Ia menyebutkan Lapas Donggala yang memiliki kapasitas 108 orang, diisi 342 narapidana, hingga saat ini kosong karena kondisi lapas yang terbakar.
"Berdasarkan laporan sudah beberapa telah melaporkan keberadaan dan ingin kembali," katanya.
Utami juga mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan waktu selama sepekan kepada mereeka untuk kembali ke lapas/rutan.
Kebijakan tersebut ditempuh karena kondisi lapas dan rutan saat ini rusak dan cadangan bahan makanan belum ada.
Saat ini terdapat 15 UPT di wilayah Sulawesi Tengah dan delapan di antaranya terkena dampak gempa. Total penghuni di Sulawesi Tengah saat ini mencapai 3.220 dan yang berada di luar saat ini sebanyak 1.420, sehingga yang tersisa 1.795 narapidana dan tahanan. (*)
"Tidak beradanyanya para tahanan dan narapidana di Lapas Palu, Rutan Palu, dan Rutan Donggala semata-mata sebagai kebutuhan penyelamatan diri atas dampak gempa," kata Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami saat konferensi pers di Jakarta, Senin.
Utami menjelaskan bahwa para tahanan melarikan diri juga karena kondisi lapas dan rutan yang rusak sehingga mengancam keselamatan mereka.
Dirjen PAS mengatakan bahwa Lapas Palu yang memiliki kapasitas 210 terisi sebanyak 581 narapidana. Namun, pascagempa hingga Senin pagi ini tersisa 66 orang.
Sementara itu, Rumah Tahanan Palu yang memiliki kapasitas 120 diisi 463 tahanan yang tersisa hanya 53 orang.
Utami mengatakan bahwa dirinya pada hari Minggu (30/9) berkunjung ke Palu menghitung sebanyak 56 orang, sekarang tersisa 53 orang.
"Mungkin ini minta izin sama Karutan karena ada keluarganya terjadi sesuatu. Pasti ini diizinkan oleh Karutannya," kata Utami.
Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan khusus Perempuan (LPP) Palu yang memiliki kapasitas 100 diisi 83 narapidana ditambah tiga bayi tersisa sembilan orang.
Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yang memiliki kapasitas 100 orang, lanjut dia, diisi 29 anak, sekarang tinggal lima warga binaan.
Ia menyebutkan Lapas Donggala yang memiliki kapasitas 108 orang, diisi 342 narapidana, hingga saat ini kosong karena kondisi lapas yang terbakar.
"Berdasarkan laporan sudah beberapa telah melaporkan keberadaan dan ingin kembali," katanya.
Utami juga mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan waktu selama sepekan kepada mereeka untuk kembali ke lapas/rutan.
Kebijakan tersebut ditempuh karena kondisi lapas dan rutan saat ini rusak dan cadangan bahan makanan belum ada.
Saat ini terdapat 15 UPT di wilayah Sulawesi Tengah dan delapan di antaranya terkena dampak gempa. Total penghuni di Sulawesi Tengah saat ini mencapai 3.220 dan yang berada di luar saat ini sebanyak 1.420, sehingga yang tersisa 1.795 narapidana dan tahanan. (*)