Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih minimal lima tahun berturut-turut mempunyai korelasi dengan kinerja pembangunan.
"Keuangan negara, termasuk dana transfer ke daerah, adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka menyejahterakan rakyat, memperbaiki kualitas SDM dan mengurangi kesenjangan," kata Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani menyebutkan terdapat delapan pemerintah provinsi yang mendapatkan opini WTP lima kali berturut-turut selama kurun waktu 2013-2017.
Delapan pemerintah provinsi tersebut yaitu DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat.
Rata-rata kinerja pembangunan di delapan provinsi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan rasio gini.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di delapan provinsi tersebut adalah 5,96 persen atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam lima tahun terakhir yang tercatat 5,09 persen.
Sementara rata-rata tingkat pengangguran di delapan provinsi yang memperoleh WTP adalah 5,28 persen, lebih rendah dibandingkan 5,88 persen secara nasional.
Kemudian, rata-rata IPM di delapan provinsi tercatat 69,86 atau lebih tinggi dari 69,55 secara nasional dan rasio gini tercatat 0,402 atau lebih kecil dari 0,418 secara nasional.
"Saya menyambut gembira, bahwa ternyata indikator WTP yang diharapkan merupakan indikator pengelolaan keuangan daerah dan nasional yang baik, memang memiliki korelasi dengan tujuan akhir yang kita ingin capai," ujar Sri Mulyani.
Menkeu juga berharap opini WTP menutup potensi terjadinya tata kelola buruk termasuk korupsi.
"Banyak yang mendapatkan opini WTP, tetapi korupsi tetap jalan. Sepanjang Januari hingga Juli ada 19 kepala daerah ditetapkan tersangka oleh KPK," ujar Sri Mulyani. (*)
"Keuangan negara, termasuk dana transfer ke daerah, adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka menyejahterakan rakyat, memperbaiki kualitas SDM dan mengurangi kesenjangan," kata Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani menyebutkan terdapat delapan pemerintah provinsi yang mendapatkan opini WTP lima kali berturut-turut selama kurun waktu 2013-2017.
Delapan pemerintah provinsi tersebut yaitu DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat.
Rata-rata kinerja pembangunan di delapan provinsi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan rasio gini.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di delapan provinsi tersebut adalah 5,96 persen atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam lima tahun terakhir yang tercatat 5,09 persen.
Sementara rata-rata tingkat pengangguran di delapan provinsi yang memperoleh WTP adalah 5,28 persen, lebih rendah dibandingkan 5,88 persen secara nasional.
Kemudian, rata-rata IPM di delapan provinsi tercatat 69,86 atau lebih tinggi dari 69,55 secara nasional dan rasio gini tercatat 0,402 atau lebih kecil dari 0,418 secara nasional.
"Saya menyambut gembira, bahwa ternyata indikator WTP yang diharapkan merupakan indikator pengelolaan keuangan daerah dan nasional yang baik, memang memiliki korelasi dengan tujuan akhir yang kita ingin capai," ujar Sri Mulyani.
Menkeu juga berharap opini WTP menutup potensi terjadinya tata kelola buruk termasuk korupsi.
"Banyak yang mendapatkan opini WTP, tetapi korupsi tetap jalan. Sepanjang Januari hingga Juli ada 19 kepala daerah ditetapkan tersangka oleh KPK," ujar Sri Mulyani. (*)