Padang - Terjaganya inflasi di Sumbar tidak lepas dari sejumlah upaya yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Sumatera Barat (Sumbar) dibawah arahan Gubernur Irwan Prayitno yang dilakukan secara rutin dan berkala untuk mengantisipasi inflasi di Sumbar.
"Koordinasi yang kita lakukan antar daerah di Sumbar dalam menjaga stabilitas harga merupakan salah satu upaya untuk menekan inflasi didaerah," ujar Gubernur Irwan Prayitno, Minggu (29/7).
Tak hanya stabilitas harga, namun ketersediaan dan kelancaran pasokan bahan pangan strategis, khususnya saat Ramadhan dan Idul Fitri.
"Stabilitas itu dapat kita lihat dari program pasar murah dan sidak pasar yang dilakukan oleh Pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjelang lebaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan," ungkapnya.
Selain itu, upaya lain yang dilakukan dalam pengendalian inflasi didaerah ini yakni dengan pengembangan usaha jaringan Minang Mart. Yang mana, program ini merupakan kerjasama kemitraan antara tiga BUMD di Sumbar dengan masyarakat pemilik toko ataupun kedai.
"Adanya Minang Mart ini diharapkan dapat mengendalikan inflasi didaerah. Apalagi, disetiap gerainya menjual kebutuhan pokok untuk masyarakat. Yang mana, kebutuhan pokok yang diperolehnya langsung dipasok dari petani yang ada di Sumbar, seperti beras, telur, cabe giling kering. Serta, gerai ini juga menyediakan kebutuhan pokok lainnya dan produk UMKM dengan harga yang bersaing," ulasnya.
Kemudian kata Irwan, untuk menjaga inflasi didaerahnya tetap terjaga. Langkah lain yang mesti dilakukan terus memperbarui data dilapangan, baik itu Kabupaten/Kota maupun provinsi. Karena, data ini merupakan acuan dalam mengambil kebijakan antara provinsi dan Kabupaten/kota.
"Jika tidak diperbarui, maka yang akan dirugikan tentunya masyarakat. Dan, pemerintah pasti disalahkan karena tidak bisa mengatasi inflasi tersebut," katanya.
Lebih lanjut kata Irwan, penyebab terjadinya inflasi didaerah faktanya adalah hal-hal yang itu saja, dan seharusnya sudah bisa diatasi dengan berbagai cara.
"Contohnya saja cabai, seharusnya sudah bisa diatasi dengan jalan keluar membeli bibit serta polybag, kemudian dibagikan kepada masyarakat, jadi ketika harga cabai tinggi sudah menjadi solusi untuk masyarakat," sebutnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mencatat tingkat inflasi di Sumbar sepanjang 2017 lalu berhasil ditutup di angka yang cukup rendah. Perhitungan inflasi diwakili oleh dua kota yang disurvei Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Hasilnya, laju inflasi tahun kalender untuk Kota Padang sebesar 2,11 dan Kota Bukittinggi sebesar 1,37 persen. Begitu pula dengan laju inflasi tahun ke tahun (yoy), mencatatkan angka yang sama.
Dengan keberhasilan menjaga inflasi di tahun 2017 ini, Pemprov Sumbar kembali menyabet penghargaan sebagai Provinsi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik 2017 untuk kawasan Sumatra. Yang mana, seperti tahun-tahun sebelumnya Sumbar juga meraih penghargaan yang sama. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kamis (26/7) lalu di Hotel Grand Sahid, Jakarta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
"Tentu dengan berturut-turutnya menerima penghargaan yang sama menjadi bukti usaha kita di Sumbar dalam mengendalikan inflasi berhasil, sehingga capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di 2018. Artinya, inflasi yang dijaga rendah bisa memberi ruang daya beli bagi masyarakat," ujarnya.*
"Koordinasi yang kita lakukan antar daerah di Sumbar dalam menjaga stabilitas harga merupakan salah satu upaya untuk menekan inflasi didaerah," ujar Gubernur Irwan Prayitno, Minggu (29/7).
Tak hanya stabilitas harga, namun ketersediaan dan kelancaran pasokan bahan pangan strategis, khususnya saat Ramadhan dan Idul Fitri.
"Stabilitas itu dapat kita lihat dari program pasar murah dan sidak pasar yang dilakukan oleh Pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjelang lebaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan," ungkapnya.
Selain itu, upaya lain yang dilakukan dalam pengendalian inflasi didaerah ini yakni dengan pengembangan usaha jaringan Minang Mart. Yang mana, program ini merupakan kerjasama kemitraan antara tiga BUMD di Sumbar dengan masyarakat pemilik toko ataupun kedai.
"Adanya Minang Mart ini diharapkan dapat mengendalikan inflasi didaerah. Apalagi, disetiap gerainya menjual kebutuhan pokok untuk masyarakat. Yang mana, kebutuhan pokok yang diperolehnya langsung dipasok dari petani yang ada di Sumbar, seperti beras, telur, cabe giling kering. Serta, gerai ini juga menyediakan kebutuhan pokok lainnya dan produk UMKM dengan harga yang bersaing," ulasnya.
Kemudian kata Irwan, untuk menjaga inflasi didaerahnya tetap terjaga. Langkah lain yang mesti dilakukan terus memperbarui data dilapangan, baik itu Kabupaten/Kota maupun provinsi. Karena, data ini merupakan acuan dalam mengambil kebijakan antara provinsi dan Kabupaten/kota.
"Jika tidak diperbarui, maka yang akan dirugikan tentunya masyarakat. Dan, pemerintah pasti disalahkan karena tidak bisa mengatasi inflasi tersebut," katanya.
Lebih lanjut kata Irwan, penyebab terjadinya inflasi didaerah faktanya adalah hal-hal yang itu saja, dan seharusnya sudah bisa diatasi dengan berbagai cara.
"Contohnya saja cabai, seharusnya sudah bisa diatasi dengan jalan keluar membeli bibit serta polybag, kemudian dibagikan kepada masyarakat, jadi ketika harga cabai tinggi sudah menjadi solusi untuk masyarakat," sebutnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mencatat tingkat inflasi di Sumbar sepanjang 2017 lalu berhasil ditutup di angka yang cukup rendah. Perhitungan inflasi diwakili oleh dua kota yang disurvei Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Hasilnya, laju inflasi tahun kalender untuk Kota Padang sebesar 2,11 dan Kota Bukittinggi sebesar 1,37 persen. Begitu pula dengan laju inflasi tahun ke tahun (yoy), mencatatkan angka yang sama.
Dengan keberhasilan menjaga inflasi di tahun 2017 ini, Pemprov Sumbar kembali menyabet penghargaan sebagai Provinsi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik 2017 untuk kawasan Sumatra. Yang mana, seperti tahun-tahun sebelumnya Sumbar juga meraih penghargaan yang sama. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kamis (26/7) lalu di Hotel Grand Sahid, Jakarta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
"Tentu dengan berturut-turutnya menerima penghargaan yang sama menjadi bukti usaha kita di Sumbar dalam mengendalikan inflasi berhasil, sehingga capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di 2018. Artinya, inflasi yang dijaga rendah bisa memberi ruang daya beli bagi masyarakat," ujarnya.*