Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Presiden Joko Widodo untuk secara tegas memerintahkan Kementerian Agama untuk menghentikan pendataan nama-nama penceramah yang direkomendasikan pemerintah karena dapat berdampak buruk bagi Presiden.
"Kegiatan Presiden Jokowi yang berkunjung ke banyak pesantren dan pusat-pusat kegiatan Islam tidak akan menambah citra positif," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.
Wakil Ketua Komisi IX DPR itu mengatakan para mualim dan mubalig di pesantren dan pusat-pusat kegiatan Islam yang dikunjungi Presiden akan merasa tersinggung bila kapasitasnya tidak diakui dengan tidak memasukkan nama mereka ke dalam daftar penceramah rekomendasi pemerintah.
Saleh memperkirakan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sebelumnya disebut akan memberikan nama-nama banyak yang keberatan dan kemungkinan tidak akan memberikan nama.
Tentu hal itu akan menyulitkan Kementerian Agama untuk mendata ribuan bahkan puluhan ribu penceramah dari seluruh Indonesia.
"Saya termasuk yang tidak yakin kalau Muhammadiyah, misalnya, mau memberikan daftar nama. Dari pernyataan di media, Muhammadiyah justru menilai kebijakan ini tidak arif dan perlu ditinjau. Begitu juga dengan sejumlah tokoh dan ormas lainnya," tuturnya.
Karena itu, Saleh meminta pemerintah menghentikan merilis daftar nama penceramah seperti yang sedang dilakukan karena menimbulkan kontroversi dan kegaduhan.
"Banyak pihak yang menganggap hal itu tidak perlu. Bahkan, kementerian agama dapat memecah para mubalig, setidaknya antara yang terdaftar dan yang tidak terdaftar," katanya. (*)
"Kegiatan Presiden Jokowi yang berkunjung ke banyak pesantren dan pusat-pusat kegiatan Islam tidak akan menambah citra positif," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.
Wakil Ketua Komisi IX DPR itu mengatakan para mualim dan mubalig di pesantren dan pusat-pusat kegiatan Islam yang dikunjungi Presiden akan merasa tersinggung bila kapasitasnya tidak diakui dengan tidak memasukkan nama mereka ke dalam daftar penceramah rekomendasi pemerintah.
Saleh memperkirakan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sebelumnya disebut akan memberikan nama-nama banyak yang keberatan dan kemungkinan tidak akan memberikan nama.
Tentu hal itu akan menyulitkan Kementerian Agama untuk mendata ribuan bahkan puluhan ribu penceramah dari seluruh Indonesia.
"Saya termasuk yang tidak yakin kalau Muhammadiyah, misalnya, mau memberikan daftar nama. Dari pernyataan di media, Muhammadiyah justru menilai kebijakan ini tidak arif dan perlu ditinjau. Begitu juga dengan sejumlah tokoh dan ormas lainnya," tuturnya.
Karena itu, Saleh meminta pemerintah menghentikan merilis daftar nama penceramah seperti yang sedang dilakukan karena menimbulkan kontroversi dan kegaduhan.
"Banyak pihak yang menganggap hal itu tidak perlu. Bahkan, kementerian agama dapat memecah para mubalig, setidaknya antara yang terdaftar dan yang tidak terdaftar," katanya. (*)