Padang, (Antaranews Sumbar) - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumatera Barat menyarankan pemerintah provinsi setempat membentuk badan penyangga gambir agar harga jual komoditas itu di tingkat petani stabil.

     "Kalau ada badan penyangga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka pihak lain tidak bisa mempermainkan harga gambir, ini karena sudah ada ketetapan dan perlindungannya," kata Ketua Kadin Sumatera Barat, Ramal Saleh di Padang, Sabtu.

     Menurutnya tidak stabilnya harga gambir disinyalir dipermainkan oleh pihak tertentu, karena belum adanya regulasi mengenai penetapan harga gambir, sehingga mereka bisa menetapkan harga yang rendah.

      Pada Maret 2018 harga gambir anjlok menjadi Rp19.000 per kilogram di tingkat petani, padahal 2017 harga tertingginya mencapai Rp105.000 per kilogram.

     Ramal menyebutkan pemerintah dapat menunjuk pihak-pihak yang dapat menjadi badan penyangga harga komoditas itu seperti BUMN atau koperasi juga bisa, agar petani gambir terlindungi dan tidak ada yang bisa mempermainkan harga untuk keuntungannya sendiri.

     "Ekspor gambir Sumatera Barat paling besar ke India," ujarnya.

     Gambir sebagai komoditas unggulan Sumatera Barat harus mempunyai perlindungan, lanjutnya sehingga pemerintah dan pihak terkait yang menentukan harganya, bukan pembeli.

      Ia menyebutkan produksi gambir Sumatera Barat saat ini dalam sebulan mencapai 1.000 ton, diolah oleh 1.700 penempa.

     Ekspor gambir Indonesia lebih dari 80 persennya berasal dari Sumbar, dengan rincian sekitar 70 persen dari Kabupaten Limapuluh Kota, dan 30 persen dari Kabupaten Pesisir Selatan.

     Sebelumnya Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) mengharapkan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) menjadi lembaga penyangga harga gambir sama halnya seperti Bulog di komoditas beras sehingga petani akan terlindungi.

     "Petani membutuhkan perlindungan harga dan mengharapkan perhatian pemerintah untuk mewujudkannya," tambah dia. (*)