Lubukbasung, (Antaranews Sumbar) - DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna istimewa tentang rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Agam tahun anggaran 2017, di Aula Utama DPRD Agam, Jum'at (27/4/2018).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra , didampingi Wakil Ketua Lazuardi Erman, Suharman, Taslim dan seluruh anggota DPRD. Hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Sekretaris DPRD Indra, serta kepala OPD, kepala BUMN, BUMD dan lainnya.
Rekomendasi DPRD Agam terhadap LKPJ bupati 2017 itu disampaikan oleh juru bicara DPRD Helmon. Ia menyampaikan DPRD Agam telah melakukan pembahasan sebagai salah satu wujud dari fungsi pengawasan dalam tata pemerintahan daerah, maka DPRD memberikan catatan penting berupa rekomendasi atas LKPJ Bupati Agam 2017.
Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, untuk itu DPRD Agam memberikan beberapa catatan seperti, meningkatkan penerimaan pemungutan pajak atas pemanfaatan air bawah tanah melihat berapa potensi yang ada. Selain itu pajak hotel dan restoran penerimaan pajaknya belum optimal dibandingkan dengan potensi PAD 2017.
Hal itu perlu dicarikan solusinya sehingga terpungut secara optimal. Untuk itu upaya tersebut antara lain dengan memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak.
Ia menambahkan, bertitik tolak dari realisasi pendapatan tahun 2017, terlihat bahwa target kinerja pendapatan pada APBD tahun 2017 terlalu kecil, kemudian kondisi di lapangan sudah banyak perubahan-perubahan data kepemilikan maupun status lahan dari objek pajak.
"Untuk itu, pemutakhiran data objek dan subjek PBB-P2 supaya diperbaharui. Kami menilai perlu peningkatan alokasi anggaran untuk pelaksanaan inovasi dan program kegiatan dengan dukungan pembiayaan seperti halnya pendapatan PBB-P2 dan BPHTB," ungkapnya.
Sedangkan belanja daerah, Helmon menyampaikan, secara umum kegiatan pada OPD dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, walaupun terdapat beberapa kegiatan tidak terlaksana yang bersumber dari bantuan keuangan povinsi.
Hal ini dapat dimaklumi karena keterlambatan regulasi dari pemerintah provinsi, sehingga DPRD dapat menerima penjelasan tersebut dan mengucapkan terima kasih atas upaya pemerintah daerah dengan catatan kedepannya dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga pencapaian target RPJMD terealisasi dengan baik.
Sementara itu, untuk pembiayaan daerah pada tahun 2017, dikatakannya, DPRD Kabupaten Agam dapat menerima dan memahami capaian sembilan priogram prioritas. Meski begitu ia mengatakan perlu ditingkatkan lagi capaiannya agar dapat tercapai secara keseluruhan dengan baik.
Ia menambahkan untuk mewujudkan kualitas sumber daya yang cerdas, sehat beriman, dan berkarakter DPRD Agam merekomendasikan agar lebih ditingkatkan lagi, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terutama melalui kementrian PAN-RB untuk penambahan aparatur untuk bidang yang dibutuhkan.
“Untuk prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, kami menekankan agar data kependudukan utamanya data peduduk miskin dapat disajikan dengan baik sehingga data pengatasan kemiskinan dapat ditargetkan pencapaiannya dimasa yang akan datang,” jelasnya.
Pada prioritas pengembangan pariwisata unggulan, DPRD Agam menekankan agar Pemda lebih serius dalam pengelolaan sehingga akan meningkatkan dan lebih profesional lagi dengan melakukan pengembangan terhadap objek-objek wisata yang ada.
Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Agam atas kerjasama dan dukungan terhadap pemda pelaksanaan pengelolaan pemerintahan.
"Dengan banyaknya rekomendasi ini, tentu banyak juga manfaatnya dalam meningkatkan kinerja kita besama dalam pembangunan Kabupaten Agam lebih baik kedepannya," katanya. (*)
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra , didampingi Wakil Ketua Lazuardi Erman, Suharman, Taslim dan seluruh anggota DPRD. Hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Sekretaris DPRD Indra, serta kepala OPD, kepala BUMN, BUMD dan lainnya.
Rekomendasi DPRD Agam terhadap LKPJ bupati 2017 itu disampaikan oleh juru bicara DPRD Helmon. Ia menyampaikan DPRD Agam telah melakukan pembahasan sebagai salah satu wujud dari fungsi pengawasan dalam tata pemerintahan daerah, maka DPRD memberikan catatan penting berupa rekomendasi atas LKPJ Bupati Agam 2017.
Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, untuk itu DPRD Agam memberikan beberapa catatan seperti, meningkatkan penerimaan pemungutan pajak atas pemanfaatan air bawah tanah melihat berapa potensi yang ada. Selain itu pajak hotel dan restoran penerimaan pajaknya belum optimal dibandingkan dengan potensi PAD 2017.
Hal itu perlu dicarikan solusinya sehingga terpungut secara optimal. Untuk itu upaya tersebut antara lain dengan memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak.
Ia menambahkan, bertitik tolak dari realisasi pendapatan tahun 2017, terlihat bahwa target kinerja pendapatan pada APBD tahun 2017 terlalu kecil, kemudian kondisi di lapangan sudah banyak perubahan-perubahan data kepemilikan maupun status lahan dari objek pajak.
"Untuk itu, pemutakhiran data objek dan subjek PBB-P2 supaya diperbaharui. Kami menilai perlu peningkatan alokasi anggaran untuk pelaksanaan inovasi dan program kegiatan dengan dukungan pembiayaan seperti halnya pendapatan PBB-P2 dan BPHTB," ungkapnya.
Sedangkan belanja daerah, Helmon menyampaikan, secara umum kegiatan pada OPD dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, walaupun terdapat beberapa kegiatan tidak terlaksana yang bersumber dari bantuan keuangan povinsi.
Hal ini dapat dimaklumi karena keterlambatan regulasi dari pemerintah provinsi, sehingga DPRD dapat menerima penjelasan tersebut dan mengucapkan terima kasih atas upaya pemerintah daerah dengan catatan kedepannya dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga pencapaian target RPJMD terealisasi dengan baik.
Sementara itu, untuk pembiayaan daerah pada tahun 2017, dikatakannya, DPRD Kabupaten Agam dapat menerima dan memahami capaian sembilan priogram prioritas. Meski begitu ia mengatakan perlu ditingkatkan lagi capaiannya agar dapat tercapai secara keseluruhan dengan baik.
Ia menambahkan untuk mewujudkan kualitas sumber daya yang cerdas, sehat beriman, dan berkarakter DPRD Agam merekomendasikan agar lebih ditingkatkan lagi, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terutama melalui kementrian PAN-RB untuk penambahan aparatur untuk bidang yang dibutuhkan.
“Untuk prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, kami menekankan agar data kependudukan utamanya data peduduk miskin dapat disajikan dengan baik sehingga data pengatasan kemiskinan dapat ditargetkan pencapaiannya dimasa yang akan datang,” jelasnya.
Pada prioritas pengembangan pariwisata unggulan, DPRD Agam menekankan agar Pemda lebih serius dalam pengelolaan sehingga akan meningkatkan dan lebih profesional lagi dengan melakukan pengembangan terhadap objek-objek wisata yang ada.
Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Agam atas kerjasama dan dukungan terhadap pemda pelaksanaan pengelolaan pemerintahan.
"Dengan banyaknya rekomendasi ini, tentu banyak juga manfaatnya dalam meningkatkan kinerja kita besama dalam pembangunan Kabupaten Agam lebih baik kedepannya," katanya. (*)