Mentawai, (Antaranews Sumbar) - Badan Pemeriksa Keuangan  RI  mendorong pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
   "Sekarang ada tim dari BPK yang bekerja melakukan supervisi di Mentawai, kami berharap ini menjadi semangat pemerintah kabupaten agar kedepan bisa meraih opini WTP," kata Anggota V BPK RI, Isma Yatun saat melakukan kunjungan kerja di Peipei, Kamis.
     Ia menjelaskan, dalam hal pengelolaan keuangan yang baik akan mendapatkan opini WTP tentunya akan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan. Tentunya hal tersebut akan menambah pendapatan bagi daerah.
     Lebih lanjut ia mengatakan, WTP bukanlah hadiah tapi itu merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik, dan itu dilaksanakan secara transparan.
     Ia mengatakan, dalam pemberian opini WTP pihaknya memastikan tidak ada negosiasi dengan pemerintah daerah, jika semuanya baik dan sesuai kriteria opini WTP wajib diberikan.
     Dalam kesempatan tersebut, Isma juga mendorong Pemkab Mentawai dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), karena hal itu juga menjadi bagian penting daerah dalam hal pembangunan kemanusiaan.
     "Peningkatan SDM sangat penting bagi daerah yang berstatus tertinggal, kami berharap ini juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Mentawai," katanya.
     Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet mengatakan, selama ini pihaknya terus dibimbing oleh BPK dalam hal penataan pengelolaan keuangan daerah, termasuk beberapa koreksi yang dilakukan oleh BPK.
     "Tentunya ini menjadi catatan dan keinginan bagi pemerintah agar kedepan bisa meraih opini WTP," katanya.
     Ia juga mengakui, dalam hal pengelolaan masih ada beberapa kelemahan, namun pihaknya memastikan hal tersebut tetap diproses untuk menjadi yang lebih baik lagi.(*)