Pariaman, (Antaranews Sumbar) - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pariaman, Sumatera Barat menggandeng komunitas masyarakat peduli demokrasi untuk membantu mengawasi dan mengawal jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
"Setiap elemen masyarakat memiliki peran penting dalam hal ini, termasuk komunitas masyarakat peduli demokrasi dalam menyukseskan Pilkada pada 27 Juni 2018," kata Sekretaris Panwaslu Pariaman, Riky Falantino, di Pariaman, dalam suatu acara diskusi, Rabu.
Ia mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari kegiatan Panwaslu Pariaman sebelumnya yaitu deklarasi tolak politik uang dan Pilkada Damai.
Dalam diskusi tersebut, terdapat beberapa unsur yang menjadi perhatian penyelenggara Pilkada di antaranya ujaran kebencian di media sosial dan politik SARA yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pesta demokrasi.
Dewasa ini cukup banyak masyarakat yang ditemui belum arif dan bijaksana dalam menggunakan media sosial seperti Facebook sehingga mudah terpancing dan menyampaikan ujaran kebencian terkait Pilkada, ujarnya.
Hal tersebut bisa berdampak buruk pada penyelenggaraan Pilkada Pariaman sehingga berpotensi merusak kenyamanan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Koordinator Divisi penindakan dan pelanggaran Panwaslu Kota Pariaman, Riswan mengajak masyarakat ikut serta bertanggung jawab selama penyelenggaraan Pilkada Pariaman.
Ia berpendapat idealnya penyelenggaraan Pilkada di Pariaman sejatinya aman dan damai karena masyarakat di daerah itu masih tergolong homogen.
"Pelaksanaan Pilkada harus menjadi wujud dari pesta rakyat yang identik dengan suka ria, persatuan, bukan ajang permusuhan ataupun konflik dari beberapa pihak," katanya.
Untuk mengantisipasi ujaran kebencian berpotensi konflik, Panwaslu Kota Pariaman memantau penggunaan media sosial secara masif dengan menyiapkan tim khusus yang mengawasi akses media sosial.
Sementara itu ketua komunitas masyarakat peduli demokrasi, Desnawati mengatakan untuk mendukung dan menyukseskan Pilkada Pariaman, pihaknya akan berkoordinasi dengan penyelenggara untuk mengadakan beberapa kali diskusi publik terbuka dengan masyarakat.
Sejauh ini pihaknya mengaku belum menemukan adanya persoalan serius terkait konflik Pilkada Pariaman. Namun pernyataan sejumlah masyarakat di media sosial dinilainya dapat berpotensi konflik.
"Kami mengimbau dan mengajak masyarakat serta simpatisan pendukung calon wali kota agar mengedepankan rasa Pilkada Badunsanak," kata dia.
"Setiap elemen masyarakat memiliki peran penting dalam hal ini, termasuk komunitas masyarakat peduli demokrasi dalam menyukseskan Pilkada pada 27 Juni 2018," kata Sekretaris Panwaslu Pariaman, Riky Falantino, di Pariaman, dalam suatu acara diskusi, Rabu.
Ia mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari kegiatan Panwaslu Pariaman sebelumnya yaitu deklarasi tolak politik uang dan Pilkada Damai.
Dalam diskusi tersebut, terdapat beberapa unsur yang menjadi perhatian penyelenggara Pilkada di antaranya ujaran kebencian di media sosial dan politik SARA yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pesta demokrasi.
Dewasa ini cukup banyak masyarakat yang ditemui belum arif dan bijaksana dalam menggunakan media sosial seperti Facebook sehingga mudah terpancing dan menyampaikan ujaran kebencian terkait Pilkada, ujarnya.
Hal tersebut bisa berdampak buruk pada penyelenggaraan Pilkada Pariaman sehingga berpotensi merusak kenyamanan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Koordinator Divisi penindakan dan pelanggaran Panwaslu Kota Pariaman, Riswan mengajak masyarakat ikut serta bertanggung jawab selama penyelenggaraan Pilkada Pariaman.
Ia berpendapat idealnya penyelenggaraan Pilkada di Pariaman sejatinya aman dan damai karena masyarakat di daerah itu masih tergolong homogen.
"Pelaksanaan Pilkada harus menjadi wujud dari pesta rakyat yang identik dengan suka ria, persatuan, bukan ajang permusuhan ataupun konflik dari beberapa pihak," katanya.
Untuk mengantisipasi ujaran kebencian berpotensi konflik, Panwaslu Kota Pariaman memantau penggunaan media sosial secara masif dengan menyiapkan tim khusus yang mengawasi akses media sosial.
Sementara itu ketua komunitas masyarakat peduli demokrasi, Desnawati mengatakan untuk mendukung dan menyukseskan Pilkada Pariaman, pihaknya akan berkoordinasi dengan penyelenggara untuk mengadakan beberapa kali diskusi publik terbuka dengan masyarakat.
Sejauh ini pihaknya mengaku belum menemukan adanya persoalan serius terkait konflik Pilkada Pariaman. Namun pernyataan sejumlah masyarakat di media sosial dinilainya dapat berpotensi konflik.
"Kami mengimbau dan mengajak masyarakat serta simpatisan pendukung calon wali kota agar mengedepankan rasa Pilkada Badunsanak," kata dia.