Parit Malintang, (Antaranews Sumbar) - Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, turun 13.099 kepala keluarga (KK) dari sekitar 36.000 pada 2015 menjadi 22.901 tahun 2017, kata pejabat pemerintah setempat.
"Jumlah tersebut turun pascavalidasi data yang dilakukan beberapa waktu lalu," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Padang Pariaman, Arman Adek di Parit Malintang, Selasa.
Ia mengatakan validasi tersebut dilakukan karena yang sebelumnya merupakan data dari 2015 sehingga menurutnya jumlah itu tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang.
Ia menjelaskan ketidakrelevanan tersebut karena sejak 2015 hingga 2017 terjadi peningkatan ekonomi masyarakat dan adanya perpindahan penduduk baik ke dalam maupun keluar kabupaten itu.
"Dengan rentang tahun tersebut maka akan ada perubahan taraf perekonomian masyarakat," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menekan jumlah warga miskin dengan sejumlah program di antaranya Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama, dan menyerahkan beras sejahtera (Rastra).
Dengan adanya peningkatan perekonomian, perpindahan penduduk, dan program yang diluncurkan maka jumlah keluarga miskin di Padang Pariaman dapat ditekan.
Ia menambahkan data KK miskin hasil validasi tersebut menjadi acuan pemberian Rastra kepada warga perekonomian rendah di daerah itu.
Sebelumnya, Pemkab Padang Pariaman sedang memvalidasi data keluarga miskin di daerah itu guna memastikan warga yang berhak mendapatkan bantuan.
"Bantuan dari pemerintah saat ini banyak yang tidak tepat sasaran karena data tersebut belum valid," kata Arman Adek.
Ia mengatakan hal tersebut yang membuat terjadinya permasalahan ketika pemberian bantuan seperti pembagian Rastra. (*)
"Jumlah tersebut turun pascavalidasi data yang dilakukan beberapa waktu lalu," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Padang Pariaman, Arman Adek di Parit Malintang, Selasa.
Ia mengatakan validasi tersebut dilakukan karena yang sebelumnya merupakan data dari 2015 sehingga menurutnya jumlah itu tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang.
Ia menjelaskan ketidakrelevanan tersebut karena sejak 2015 hingga 2017 terjadi peningkatan ekonomi masyarakat dan adanya perpindahan penduduk baik ke dalam maupun keluar kabupaten itu.
"Dengan rentang tahun tersebut maka akan ada perubahan taraf perekonomian masyarakat," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menekan jumlah warga miskin dengan sejumlah program di antaranya Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama, dan menyerahkan beras sejahtera (Rastra).
Dengan adanya peningkatan perekonomian, perpindahan penduduk, dan program yang diluncurkan maka jumlah keluarga miskin di Padang Pariaman dapat ditekan.
Ia menambahkan data KK miskin hasil validasi tersebut menjadi acuan pemberian Rastra kepada warga perekonomian rendah di daerah itu.
Sebelumnya, Pemkab Padang Pariaman sedang memvalidasi data keluarga miskin di daerah itu guna memastikan warga yang berhak mendapatkan bantuan.
"Bantuan dari pemerintah saat ini banyak yang tidak tepat sasaran karena data tersebut belum valid," kata Arman Adek.
Ia mengatakan hal tersebut yang membuat terjadinya permasalahan ketika pemberian bantuan seperti pembagian Rastra. (*)