Jakarta, (Antara Sumbar) - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hingga September 2017 jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 1,19 juta orang, hal tersebut salah satunya karena Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai tepat sasaran sehingga kemiskinan turun signifikan.
"Data BPS tersebut menjadi bukti efektivitas program yang sempat diragukan banyak pihak dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Rabu.
Dalam keterangan tertulis yang diterima dari Humas Kementerian Sosial melansir data BPS menyebutkan hingga September 2017 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen).
Sementara kondisi Maret 2017 jumlah penduduk miskin sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017.
Sementara tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio, pada bulan September 2017 berada di posisi 0,391. Angka tersebut menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 sebesar 0,393.
Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Salah satunya adalah program bantuan dari pemerintah, berupa beras untuk rakyat sejahtera (rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berdampak positif terhadap menurunkan jumlah penduduk miskin.
"PKH juga berkontribusi besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Makanya, kami juga sangat mendukung jika penerima PKH ini ditingkatkan kembali di tahun depan," tutur Suhariyanto.
Dengan capaian tersebut, Mensos Khofifah semakin optimistis dengan target penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit.
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dalam RAPBN 2018 ditargetkan sebesar 9,5-10 persen atau turun dari 2017 yang dipatok 10,5 persen.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengatakan pelaksanaan PKH terus mengalami perbaikan dari sisi target dan realisasi.
Hal ini terlihat dari realiasi anggaran bansos PKH dari tahun 2014-2017 yang rata-rata mencapai diatas 99 persen.
"Kerja keras seluruh pihak yang membantu mensukseskan pelaksanaan PKH tentu akan membuahkan hasil yang maksimal untuk menurunkan angka kemiskinan dan gini rasio," ujar Harry Hikmat. (*)