Padang, (Antara Sumbar) - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat merilis angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumbar 2016 masuk kategori buruk berada pada posisi 54,41 poin dari skala 0 sampai 100 atau turun 13,05 poin dibandingkan 2015 yang mencapai 67,46 poin.
"Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia IDI tertinggi diperoleh oleh provinsi Bangka Belitung dengan skor 83 poin dan yang terendah adalah Sumbar sebesar 54,41 poin," kata Kepala BPS Sumbar Sukardi di Padang, Jumat dalam pemaparan berita resmi statistik.
Ia menjelaskan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi yang capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi.
Metodologi yang digunakan dalam menghitung IDI menggunakan empat sumber data, yaitu hasil pengumpulan bahan dari surat kabar lokal, pengumpulan dokumen berupa perda, pergub dan lainnya, fokus grup diskusi dan wawancara mendalam, ujar dia.
Ia memaparkan klasifikasi indeks demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni baik dengan indeks diatas 80 poin, sedang dengan indeks 60 sampai 80 poin dan buruk dengan angka di bawah 60 poin.
Sukardi menegaskan IDI bukan kinerja gubernur melainkan juga menggambarkan kinerja masyarakat secara keseluruhan dalam berdemokrasi.
Menurut dia turunnya IDI Sumbar 2016 karena terjadinya penurunan pada aspek kebebasan sipil disebabkan meningkatnya hambatan kebebasan dan diskriminasi.
"Salah satu indikatornya adalah adanya sejumlah aksi demonstrasi yang menggunakan kekerasan dan itu adalah peran masyarakat bukan pemerintah," kata dia.
Kemudian indikator lain yang mengalami penurunan angka dibandingkan 2015 adalah partisipasi politik dalam pengambilan keputusan, peran patai politik, dan peran birokrasi pemerintah daerah, lanjut dia.
Berikutnya, ia menyampaikan pada 2016 terjadi penurunan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaran pemerintah yang menggambarkan kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengoreksi kinerja pemerintah.
Tidak hanya itu dari sisi lembaga demokrasi juga terjadi penurunan kinerja peran partai politik ditandai dengan berkurangnya perda inisiatif oleh DPRD dan kurang transparan penyediaan informasi APBD, kata dia.
Ia menambahkan angka ini merupakan bahan koreksi bagi semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki kehidupan demokrasi di Sumbar.
Menanggapi hal ini Kantor Kesbangpol Sumbar menilai data IDI punya metodologi tersendiri yang secara prinsip merupakan persepsi tim ahli.
"Saya melihat ada keterbatasan metodologi dalam melihat realitas yang ada di lapangan jadi tidak menyeluruh," kata Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Sumbar Syahaluddin.
Akan tetapi ia mengatakan akan memperkuat aspek aspek yang dinilai lemah seperti transparansi anggaran dan kebijakan lainnya. (*)