Pariaman, (Antara Sumbar) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman, Sumatera Barat, menjadikan para pelajar di daerah itu sebagai Duta Demokrasi dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
"Pelajar atau pemilih pemula merupakan salah satu agen dalam membentuk demokrasi di Indonesia, khususnya Kota Pariaman dalam menghadapi Pilkada serentak," kata Divisi Perencanaan Program dan Data KPU setempat Alfiandri Zaharmi, di Pariaman, Jumat.
Ia menjelaskan untuk menerapkan dan menjadikan Duta Demokrasi, KPU memberikan pendidikan politik serta penerapan cara pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dengan sistem Pemilu.
Penerapan sistem pemilu di sekolah diperkirakan mampu mencerdaskan pelajar dan mengetahui pentingnya berdemokrasi serta memilih pemimpin untuk periode selanjutnya, ujar dia.
"Baru satu sekolah yaitu SMAN 2 Pariaman yang menandatangani nota kesepahaman dengan KPU tentang penerapan pemilihan ketua Osis melalui sistem pemilu," ujarnya.
Para Duta Demokrasi tersebut, katanya, memiliki peran strategis dalam menyampaikan dan memberikan pengetahuan secara berkelanjutan tentang politik yang sehat di lingkungannya.
"Setelah anak didik memiliki pengetahuan politik dan segala sesuatu tentang Pemilu diharapkan mereka kembali menyampaikan ke orang tua, dan keluarga pada umumnya," katanya.
Namun, ujar dia, KPU akan terus memantau para Duta Demokrasi agar tidak terlibat politik praktis pada penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan di daerah itu.
"Kita akan bimbing para generasi muda khususnya pemilih pemula agar tidak dipengaruhi hal yang dapat merusak tatanan berdemokrasi," katanya.
Sementara itu anggota DPRD Kota Pariaman, Fitri Nora mengatakan pengetahuan politik masyarakat di daerah itu masih rendah sehingga dibutuhkan adanya pendidikan politik pada setiap lini.
"Pengembangan daerah tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik saja, namun juga pendidikan mental dan pengetahuan masyarakat sangat dibutuhkan," kata dia.
Ia menjelaskan secara umum Kota Pariaman tidak lagi memiliki permasalahan terkait pembangunan fisik, sehingga sudah saatnya memaksimalkan sektor pendidikan termasuk bidang politik termasuk anak didik sebagai pemilih pemula.
"Pendidikan politik itu tidak semata-mata soal partai saja, namun juga pengetahuan seluk beluk politik secara luas," tambahnya.
Ia menerangkan pendidikan politik dibutuhkan sebab masyarakat merupakan penentu dalam bidang demokrasi mulai dari yang terendah yakni pemilihan kepala daerah tingkat desa, wali kota, legislatif hingga presiden. (*)