Sawahlunto, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, berencana untuk menggelar kampanye "Gerakan Sehari Naik Angkot" yang dijadwalkan mulai pekan keempat Maret 2017.
"Gerakan tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan penghasilan para pengusaha angkutan kota di kota ini karena sejak beberapa tahun belakangan keberadaannya sebagai salah satu moda transportasi massal semakin terancam akibat tidak mampu bersaing dengan alat transportasi lain seperti ojek sepeda motor," kata Wali Kota Sawahlunto Ali Yusuf di Sawahlunto, Rabu.
Dalam gerakan tersebut, pihaknya mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) menggunakan angkutan umum jenis angkot setiap Kamis ketika akan berangkat ke kantor dan pulang kerja.
Dengan demikian, lanjutnya, pendapatan pengusaha angkot bisa bertambah untuk menutupi biaya operasional kendaraan serta tingkat kesejahteraan para sopir mereka.
"Alhamdulillah salah satu bank pemerintah yang ada di kota ini, yakni BNI melalui salah seorang pimpinan manajemennya menyatakan sikap untuk menyokong gerakan ini," kata dia.
Ia berharap melalui upaya tersebut bisa memberikan solusi atas keterbatasan sarana transportasi massal di kota itu seiring meningkatnya daya saing pengusaha angkutan dalam menghadirkan armada yang layak jalan, aman dan nyaman.
Sementara itu, salah seorang warga pengguna transportasi umum di kota itu, Tri Iriani (47) mengaku ia lebih memilih ojek sepeda motor karena lebih cepat dan nyaman serta bisa diantar langsung ke alamat tujuan.
"Sarana angkutan kota lain membutuhkan waktu lebih lama karena harus menunggu penumpang lain serta jadwal keberangkatan yang nyaris tidak pasti meskipun tarifnya lebih murah," sebutnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Sawahlunto Epy Kusnadi SH menilai masalah ketersediaan angkutan umum di kota itu memang sudah menjadi dilema berkepanjangan, pasca-penurunan populasi penduduk kota itu akibat penghentian aktivitas penambangan oleh pihak BUMN bidang pertambangan batu bara, PT Bukit Asam-Unit Pertambangan Ombilin (PTBA-UPO) di kota itu awal 2000-an.
"Kondisi tersebut belum mampu diatasi karena tingkat kunjungan pelancong pascapenetapan visi kota wisata tambang yang berbudaya masih belum maksimal," jelasnya.
Akibatnya, lanjut dia, banyak pengusaha angkutan yang enggan menambah atau memerbaharui armada miliknya karena pendapatan yang diperoleh tidak mampu menutupi biaya operasional yang harus mereka keluarkan setiap bulannya.
Dengan kata lain, lanjutnya, upaya kampanye tersebut juga harus diiringi dengan langkah nyata dalam mengatasi keterbatasan jumlah armada maupun kelayakannya.
"Jangan sampai upaya itu hanya akan menambah beban baru bagi ASN karena harus mengalami risiko terlambat masuk kerja karena telat kebagian armada angkot dan itu artinya akan ada ancaman menurunnya kualitas layanan publik," tegas dia. (*)