Padang, (Antara Sumbar) - Syamsudin hanya bisa menahan iba saat menyaksikan tayangan di televisi memberitakan 10 rumah mewah milik mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo disita Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang makanan keliling itu tidak habis pikir bagaimana caranya orang lain begitu mudah mengumpulkan uang untuk membeli rumah.
"25 tahun saya berjualan, hingga saat sekarang belum juga terkumpul uang untuk membeli rumah, namun orang lain mudah saja bisa punya rumah, mewah lagi, bukan hanya satu bisa dua sampai tiga “ ucap warga Padang itu lirih.
Sejak memutuskan merantau dari kampung kelahirannya di Kabupaten Limapuluh Kota ke Padang 25 tahun silam, salah satu impian terbesar yang belum terwujud adalah punya rumah.
Ia tidak berani punya angan yang terlalu muluk punya rumah yang wah berkaca dari penghasilannya saat ini yang hanya sekitar Rp3,5 juta per bulan.
"Yang penting bisa jadi tempat berteduh, tidak mengontrak setiap tahun sudah cukup, tidak perlu besar, apalagi mewah yang penting layak, "ujarnya.
Hingga saat ini baginya rumah adalah barang mahal yang belum terbeli. "Siapa yang tidak mau punya rumah, namun nasib belum berpihak," lanjutnya.
Pada 2013 ia sudah mencoba untuk membeli rumah sederhana tipe 36 dengan mengajukan kredit ke salah satu bank di Padang.
Namun impiannya kandas terkubur karena pengajuan kredit perumahan ditolak bank dengan alasan penghasilannya dinilai belum layak untuk mencicil.
"Saya yakin dapat membayar cicilan yang ditetapkan setiap bulan, namun bank menolak pengajuan kredit," katanya.
Dana sebesar Rp5 juta telah disiapkan untuk uang muka untuk membeli rumah sederhana tipe 36 yang ditawarkan salah satu pengembang di Padang.
Berselang dua minggu salah seorang staf dari pengembang menyampaikan kredit ditolak bank.
"Yang lebih menyedihkan, dana yang telah disetor sebagai uang muka pemesanan pada develover hanya dikembalikan Rp4.500.000 , sisanya Rp500 ribu dipotong developer dengan alasan biaya administrasi.
Ia tak dapat berbuat apa-apa, mengingat profesi sebagai pedagang makanan keliling dengan penghasilan yang tidak tetap.
Padahal saya sudah hitung dengan penghasilan yang diterima dapat mencicil sebuah rumah sederhana, ujarnya.
Perlahan ia mulai mengubur impian memiliki rumah. "Jika memang saya tak mampu membeli rumah, semoga anak-anak saya kelak dapat membelikannya," ujarnya.
Namun pada 2015 penantian panjangnya untuk memiliki rumah akhirnya terwujud berkat program sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi.
"Tuhan menjawab doa saya, ada program pembangunan rumah murah, uang muka hanya Rp1 juta, cicilan Rp900 ribu per bulan " lanjut dia.
Kini mimpinya terjawab sudah menempati rumah sederhana Syamsudin tidak lagi mengontrak dan menjalani hidup dengan damai.
Ada banyak Syamsudin lain saat ini di Tanah Air yang mendambakan hunian layak dan memadai , namun karena penghasilan yang rendah harus mengubur impian.
Sebagian mereka ada yang mengontrak, lebih ekstrem ada yang terpaksa hidup dibawah kolong jembatan hingga mengelandang karena tidak ada tempat berteduh.
Sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) telah membangun 805.169 unit rumah pada 2016 dalam mewujudkan program Pembangunan Satu Juta Rumah.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menjelaskan untuk mendorong pelaksanaan Program Satu Juta Rumah pihaknya menggandeng berbagai pemangku kepentingan bidang perumahan seperti Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, Pengembang, Perusahaan melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR), perbankan dan masyarakat.
Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Penyediaan Perumahan, untuk pembangunan total keseluruhan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah mencapai angka 569.382 unit. Sedangkan rumah nonMBR terbangun keseluruhan sebanyak 235.787 unit rumah.
Program Satu Juta Rumah 2016 target peruntukan pembangunan rumah dibagi menjadi dua. Pertama, peruntukan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 700.000 unit dan yang kedua atau sisanya 300.000 unit untuk non MBR.
Dukungan BTN
Bank Tabungan Negara (BTN) menargetkan pembangunan 3.000 rumah Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) .
"Jumlah ini khusus untuk ASN Pemprov Sumbar. Untuk kabupaten dan kota kuotanya tersendiri," kata Kepala Credit Marketing Financial Development (CMFD) BTN Pusat, Dewi Fitrianingrum, usai penandatangan naskah perjanjian kerjasama antara Pemprov Sumbar dan Bank Tabungan Negara.
Dewi menyebutkan BTN hanya penyandang dana KPR, sementara untuk lokasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan konsumen.
"Untuk pembangunan, kita menggandeng pengembang sebagai mitra," katanya.
Menurut dia, KPR memberikan kemudahan dengan proses yang murah, cepat dan tepat serta bunga yang rendah hanya lima persen dengan jangka waktu sampai 25 tahun.
"Untuk harga rumah bersubsidi di Kota Padang rata-rata Rp116 juta," sebutnya.
Sementara Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia ( REI) Sumbar menargetkan akan membangun 4.000 unit rumah murah untuk masyarakat berpendapatan rendah tersebar pada sejumlah kabupaten dan kota di daerah itu.
"Hingga saat ini sudah selesai sekitar 2.800 unit rumah murah di Sumbar dalam rangka mendukung program Sejuta Rumah Murah yang digagas Presiden Jokowi," kata Ketua DPD Rei Sumbar, Hendra Gunawan.
Menurutnya, kendati dari sisi ekonomi pengerjaan rumah murah keuntungannya tipis namun ini merupakan salah satu bentuk kontribusi REI agar program tersebut berjalan dengan baik.
Ia mengakui di Sumbar terutama di Kota Padang harga jual tanah cukup mahal mencapai Rp200 ribu per meter sehingga ini menjadi salah satu kendala dalam penyediaan rumah murah.
Sementara pagu anggaran untuk rumah subsidi harga tanah maksimal Rp100 ribu per meter, namun kami berupaya menyiasati agar program ini tetap berjalan, kata dia.
Selain itu salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan lahan khususnya di Padang sehingga REI berharap pemerintah setempat bersedia turun tangan mencari solusi, lanjut dia.
Ia menyampaikan peminat rumah murah cukup tinggi terbukti dari yang dibangun di kawasan Tunggul Hitam Padang hanya dalam satu bulan habis terjual," katanya.
Untuk mewujudkan target pembangunan unit rumah murah REI meminta pemerintah daerah berperan aktif dengan ikut membantu pembebasan lahan hingga pengurusan izin.
Sinergi semua pihak tersebut tentu akan mewujudkan mimpi mereka yang saat ini tengah mendambakan punya rumah sebagai salah satu amanat konstitusi.