Sawahlunto, (Antara Sumbar) - Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto, Sumatera Barat(Sumbar), mencadangkan beras untuk antisipasi kerawanan pangan akibat bencana alam di kota itu pada 2017.
"Pencadangan itu dituangkan melalui Program Cadangan Pangan pemerintah daerah yang memanfaatkan dana APBD 2017 kota ini dengan besaran mencapai Rp135 juta rupiah," Kata Kepala Bidang Ketahanan Pangan Sawahlunto Heri Sutrisno di Sawahlunto, Selasa.
Pada pelaksanaannya nanti, jelas dia, Pemkot bekerja sama dengan Badan Unit Logistik (Bulog) berupa penitipan stok beras kualitas baik dengan perkiraan harga sebesar Rp9.000 perkilogram.
"Dijadwalkan nota kesepahamannya akan terealisasi pada Maret 2017," ujarnya.
Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan terus menyosialisasikan upaya diversifikasi produk makan olahan berbahan nonberas dan terigu untuk menekan jumlah konsumsi beras masyarakat kota itu yang sudah mencapai 99 kilogram perkapita pertahun.
Hal itu bertujuan untuk membiasakan masyarakat untuk mengonsumsi pangan komoditas lainnya seperti ubi, jagung dan lain sebagainya sebagai makanan tambahan.
"Jika 64 ribu jiwa penduduk kota ini mampu mengurangi kebutuhan konsumsi beras maka secara bertahap dapat meningkatkan cadangan pangan pertahun dan akan memberi keuntungan lebih bagi para petani di saat harga gabah naik," kata dia.
Sedangkan penambahan areal persawahan masyarakat melalui program cetak sawah baru disebutnya sulit dilakukan mengingat terbatasnya sumber air bagi lahan kritis yang cukup luas di daerah itu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Sawahlunto Bakri SP ME menyarankan pihak eksekutif agar jeli melihat peluang pemanfaatan lahan pertanian untuk menanam komoditas pangan lainnya.
"Di samping ketahanan pangan kita juga harus menyangga ketahanan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar daya beli mereka tidak berkurang," sebutnya.
Menurutnya, pemanfaatan lahan kritis untuk dikembangkan menjadi basis pertanian tanaman nonpangan masih sangat mungkin dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut.
Dia juga menyoroti tentang upaya pihak pemerintah daerah dalam mengembangkan benih padi varietas lokal hingga berlabel nasional, "Gadang Rumpun", yang menurutnya merupakan suatu pekerjaan sia-sia belaka.
"Manfaat benih label nasional milik kota ini tidak akan memberi pengaruh banyak bagi petani karena lahan penanamannya sangat terbatas, sementara daya saing dengan benih kualitas unggul lainnya di pasaran bebas masih belum teruji," kata dia. (*)