Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), akan segera melakukan pengecekan terhadap 73 bangunan yang dijadikan selter dalam rangka memaksimalkan fungsi dan ketersediaannya untuk mitigasi bencana di daerah itu.
"Pada 2017 tidak ada penambahan selter, melainkan hanya memaksimalkan 73 selter yang sudah ada," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Edi Hasymi di Padang, Kamis.
Ia menjelaskan puluhan bangunan yang dijadikan selter tersebut tersebar di kawasan pantai serta zona merah terjadinya bencana, baik gempa maupun tsunami.
Pemaksimalan fungsi selter yang telah ada bertujuan untuk dapat digunakan sebagi tempat pengungsian atau perlindungan terdekat bagi masyarakat setempat jika terjadi bencana, katanya.
"Apalagi 60 persen penduduk setempat tinggal dan beraktifitas di kawasan rawan bencana, bahkan zona merah sehingga perlu untuk selalu siaga," katanya.
Ia mengatakan sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan pengecekan selter-selter terkait pengelolaan serta akses masyarakat untuk menggunakannya.
"Jangan nantinya bangunan yang telah ditetapkan sebagai selter malah tidak dapat digunakan saat terjadi bencana," katanya.
Ia mencontohkan hal itu terjadi saat beberapa bulan lalu terjadi gempa, namun terdapat selter yang malah dalam keadaan terkunci sehingga tidak dapat digunakan, baik itu masjid atau bangunan perkantoran.
Sementara Ketua DPRD Kota Padang Erisman meminta pemerintah setempat menata lingkungan perkotaan yang hijau dan berbasis mitigasi bencana secara berkelanjutan di daerah itu sebagai bentuk kesiagaan bencana.
"Kota Padang itu rawan bencana. Jadi, perlu mempersiapkan sarana prasarana serta masyarakat untuk siap menghadapi bencana," katanya.
Ia menjelaskan penataan lingkungan perkotaan hijau dilakukan dengan memaksimalkan adanya daerah serapan, pembenahan drainase berkelanjutan serta melakukan pemantauan berkala saluran irigasi hingga tersier.
Selain itu, untuk memaksimalkan upaya kesiagaan terhadap gempa perlu pembenahan, pemanfaatan serta sosialisasi pada masyarakat terkait selter-selter yang ada di sejumlah titik Kota Padang.
Hal itu harus dimaksimalkan oleh pihak terkait sehingga dapat difungsikan semestinya saat terjadi gempa.
"Perlu pendataan ulang terhadap bangunan-bangunan tinggi yang berkonstruksi aman gempa dan tsunami, lalu sosialisasikan kembali pada warga," katanya. (*)