Padang, (Antara Sumbar) - Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Aristo Munandar meminta pemerintah provinsi setempat untuk mencari jalan keluar terkait tidak terealisasinya penyaluran pupuk NPK bersubsidi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

     "Jika pemerintah kabupaten tidak mampu mengatasi ini, maka pemprov harus mencari jalan keluarnya agar proses pertanian di Kepulauan Mentawai tidak terhambat," katanya di Padang, Jumat.

     Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat, penyaluran pupuk NPK bersubsidi di Kepulauan Mentawai dengan alokasi 159,89 ton tidak terealisasi.

     Hal itu dikarenakan tidak adanya Peraturan Bupati (Perbup) yang menindaklanjuti alokasi pupuk NPK bersubsidi tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur.

     Kepulauan Mentawai merupakan salah satunya dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar yang sudah memiliki alokasi pupuk NPK namun tidak terealisasi.

     Menurut Aristo permasalahan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena proses pertanian yang merupakan kebutuhan vital pasti akan terganggu.

     "Pemprov secepatnya harus mencari jalan keluar," ujarnya.

     Pupuk bersubsidi itu, katanya pasti dibutuhkan oleh masyarakat Kepulauan Mentawai apalagi daerah tersebut merupakan daerah tertinggal yang pastinya membutuhkan kebijakan dari pemerintah.

     Sebelumnya Pemprov Sumbar berupaya membantu pembangunan sektor pertanian Kabupaten Mentawai yang terkendala minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan irigasi, kurangnya kualitas tanah dan mahalnya pupuk.

     "Tim kita sudah berkunjung ke Mentawai bersama Wakil Gubernur Nasrul Abit. Permasalahannya telah kita pahami dan kita upayakan solusinya bekerja sama dengan pemkab setempat," kata Kepala Dinas Pertanian Sumbar Candra.

     Menurutnya untuk mengatasi mahalnya pupuk dan distribusi hasil pertanian harus ada koordinasi dengan dinas perhubungan baik provinsi maupun kabupaten untuk memperlancar transportasi. (*)