Sawahlunto, 17/1 (Antara) - Warga Desa Kolok Mudik, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat yang tergabung dalam Kelompok Tani Subangko mulai membersihkan lahan pertanian yang terkena banjir pekan lalu.
Ketua Kelompok Tani Sunbangko, Hilmi Malin Gadang di Sawahlunto, Sabtu, mengatakan pembersihan lahan dilakukan secara bergotong royong untuk membuka kembali saluran irigasi yang tertimbun pasir dan tanah ketika bencana banjir bandang pada Kamis(7/1).
"Kami tidak mungkin menunggu bantuan pihak pemerintah daerah lebih lama lagi untuk memperbaiki lahan pertanian yang rusak parah, karena lahan tersebut harus segera kami tanami kembali untuk menyangga kebutuhan sehari-hari masyarakat petani," kata dia.
Menurutnya, jika lahan tersebut tidak segera dipulihkan maka sebagian besar masyarakat desa itu berpotensi mengalami risiko kerugian lebih besar lagi akibat kehilangan sumber mata pencarian.
Ia mengatakan kerugian para petani akibat bencana itu diperkirakan sekitar Rp500 Juta lebih.
"Kami sangat mengharapkan bantuan permodalan serta pemulihan akses saluran irigasi ke lahan-lahan persawahan yang ada agar masyarakat yang mengalami kerugian akibat hanyutnya ternak peliharaan serta lahan yang rusak akibat diterjang banjir secara bertahap bisa diatasi dan risiko jatuh miskin bisa dihindari," kata dia.
Sementara itu, Kepala Desa Kolok Mudik, Fetrionaldi mengatakan saat ini pihaknya terus mengupayakan pendanaan untuk memperbaiki saluran irigasi dan infrastruktur lainnya di desa itu.
"Satu-satunya jalan keluar yang paling cepat adalah dengan menggunakan alokasi dana untuk kawasan perdesaan, namun kami terbentur terkait regulasi pencairannya karena harus menunggu pertengahan Februari 2016 dan itupun masih harus dikaji apakah pengalokasian dana tersebut diizinkan untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana sehingga tidak mendatangkan masalah hukum di kemudian hari," jelas dia.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Hasjhonni saat meninjau gotong royong tersebut berjanji segera menindak lanjuti permasalahan yang menimpa warga desa tersebut.
"Memang ada beberapa perubahan regulasi terkait tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam realisasinya," kata dia.
Terkait pilihan untuk menggunakan alokasi dana kawasan perdesaan, pihaknya menilai hal itu mungkin dilakukan sepanjang tidak menyalahi aturan yang mengakibatkan pihak pemerintahan desa tersandung masalah hukum di kemudian hari.
"Hal ini perlu dipertegas oleh pihak eksekutif, sehingga penanganan pascabencana bisa dilaksanakan lebih cepat dan pertumbuhan perekonomian masyarakat terkena dampak bencana bisa dipulihkan kembali," kata dia.
Ketua Komisi III DPRD Sawahlunto Deri Asta menilai upaya-upaya pemulihan infrastruktur ekonomi masyarakat memang sudah seharusnya menjadi salah satu prioritas dalam menangani dampak bencana yang terjadi.
"Kami akan mencoba mengonsultasikan hal ini ke pihak Dinas Pekerjaan Umum setempat terkait kemungkinan penggunaan alokasi dana rutin pemeliharaan bangunan dan irigasi. Jika hal itu dimungkinkan maka penanganan dampak bencana bisa dilaksanakan lebih cepat dan masyarakat tidak mengalami kerugian lebih banyak lagi akibat tidak bisa bercocok tanam," kata dia.
Ketua Kelompok Tani Sunbangko, Hilmi Malin Gadang di Sawahlunto, Sabtu, mengatakan pembersihan lahan dilakukan secara bergotong royong untuk membuka kembali saluran irigasi yang tertimbun pasir dan tanah ketika bencana banjir bandang pada Kamis(7/1).
"Kami tidak mungkin menunggu bantuan pihak pemerintah daerah lebih lama lagi untuk memperbaiki lahan pertanian yang rusak parah, karena lahan tersebut harus segera kami tanami kembali untuk menyangga kebutuhan sehari-hari masyarakat petani," kata dia.
Menurutnya, jika lahan tersebut tidak segera dipulihkan maka sebagian besar masyarakat desa itu berpotensi mengalami risiko kerugian lebih besar lagi akibat kehilangan sumber mata pencarian.
Ia mengatakan kerugian para petani akibat bencana itu diperkirakan sekitar Rp500 Juta lebih.
"Kami sangat mengharapkan bantuan permodalan serta pemulihan akses saluran irigasi ke lahan-lahan persawahan yang ada agar masyarakat yang mengalami kerugian akibat hanyutnya ternak peliharaan serta lahan yang rusak akibat diterjang banjir secara bertahap bisa diatasi dan risiko jatuh miskin bisa dihindari," kata dia.
Sementara itu, Kepala Desa Kolok Mudik, Fetrionaldi mengatakan saat ini pihaknya terus mengupayakan pendanaan untuk memperbaiki saluran irigasi dan infrastruktur lainnya di desa itu.
"Satu-satunya jalan keluar yang paling cepat adalah dengan menggunakan alokasi dana untuk kawasan perdesaan, namun kami terbentur terkait regulasi pencairannya karena harus menunggu pertengahan Februari 2016 dan itupun masih harus dikaji apakah pengalokasian dana tersebut diizinkan untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana sehingga tidak mendatangkan masalah hukum di kemudian hari," jelas dia.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Hasjhonni saat meninjau gotong royong tersebut berjanji segera menindak lanjuti permasalahan yang menimpa warga desa tersebut.
"Memang ada beberapa perubahan regulasi terkait tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam realisasinya," kata dia.
Terkait pilihan untuk menggunakan alokasi dana kawasan perdesaan, pihaknya menilai hal itu mungkin dilakukan sepanjang tidak menyalahi aturan yang mengakibatkan pihak pemerintahan desa tersandung masalah hukum di kemudian hari.
"Hal ini perlu dipertegas oleh pihak eksekutif, sehingga penanganan pascabencana bisa dilaksanakan lebih cepat dan pertumbuhan perekonomian masyarakat terkena dampak bencana bisa dipulihkan kembali," kata dia.
Ketua Komisi III DPRD Sawahlunto Deri Asta menilai upaya-upaya pemulihan infrastruktur ekonomi masyarakat memang sudah seharusnya menjadi salah satu prioritas dalam menangani dampak bencana yang terjadi.
"Kami akan mencoba mengonsultasikan hal ini ke pihak Dinas Pekerjaan Umum setempat terkait kemungkinan penggunaan alokasi dana rutin pemeliharaan bangunan dan irigasi. Jika hal itu dimungkinkan maka penanganan dampak bencana bisa dilaksanakan lebih cepat dan masyarakat tidak mengalami kerugian lebih banyak lagi akibat tidak bisa bercocok tanam," kata dia.