Sawahlunto, (Antara) - Sejumlah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, memantau pelaksanaan masa tanggap darurat bencana longsor dan banjir pada Sabtu.
Wakil Ketua DPRD setempat asal Partai Golkar, Hasjhonni di Sawahlunto mengatakan, kegiatan tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga tersebut dalam tatanan pemerintahan di kota itu.
"Kami sudah mengunjungi seluruh kawasan terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada Kamis(7/1), secara umum seluruh akses jalan penghubung dan jembatan terpantau sudah mulai pulih dan bisa dilalui masyarakat," kata dia.
Menurut dia, dari hasil pengamatan bersama rombongan, terlihat tahapan tanggap darurat masih belum maksimal dilaksanakan oleh pihak pemerintah kota setempat karena tidak terlihat adanya upaya perbaikan fasilitas vital yang dibutuhkan masyarakat, antara lain, sarana air bersih yang belum pulih serta masih terdapat gelimpangan potongan dahan kayu berukuran di beberapa sungai yang meluap.
"Di kawasan Desa Talago Gunung, ada sekitar 100 kepala keluarga tidak bisa menikmati air bersih dan kami belum melihat ada upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut," kata dia.
Wakil Ketua DPRD lainnya asal Partai Demokrat, Weldison menambahkan, pihaknya juga menemukan adanya perencanaan yang tidak matang ketika membangun sarana jembatan karena belum dilengkapi konstruksi penahan tekanan air sungai sehingga memicu terjadinya kerusakan cukup parah.
Jika ada konstruksi yang diterapkan menggunakan beton sehingga tidak mampu menahan debit dan tekanan air cukup besar jika dibandingkan konstruksi bronjong.
"Ini harus menjadi catatan bagi pihak terkait agar bangunan yang dibuat lebih tahan dan akses penghubung kawasan permukiman masyarakat tidak terputus jika bencana banjir dan tanah longsor menerjang daerah itu," kata dia.
Sementara itu, salah seorang masyarakat Desa Talago Gunung, Kecamatan Barangin, Musrizal(45), mengatakan, bencana banjir bandang yang menimpa desanya, juga merusak sarana irigasi persawahan milik mereka.
"Hampir seluruh saluran air tertimbun material yang terbawa arus banjir dari sungai yang meluap, sehingga sekitar 20 hektare lebih lahan sawah masyarakat saat ini hampir dipastikan rusak parah," kata dia.
Mereka berharap musibah yang menimpa mereka bisa segera diatasi agar lahan-lahan pertanian mereka yang sudah rusak akibat banjir bandang tersebut, bisa kembali ditanami meskipun musim tanam sudah berlalu.
"Ini banjir terparah yang pernah terjadi disini, semoga semuanya segera pulih kembali dan kami bisa bercocok tanam kembali," kata dia.
Rombongan juga menyempatkan diri mengunjungi permukiman warga yang terkena musibah tanah longsor di kawasan Blok Ombilin guna mengecek penyebab utama terpicunya longsoran.
Dari kesimpulan sementara, masalah saluran air yang tersumbat diperkirakan menjadi sebab utama terjadinya bencana tersebut di wilayah itu.
Selain pimpinan DPRD setempat, pada kunjungan kali ini juga diikuti oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kota Sawahlunto, Epy Kusnadi, beberapa staf di lembaga tersebut serta awak media massa cetak dan elektronik yang bertugas di kota itu.
Wakil Ketua DPRD setempat asal Partai Golkar, Hasjhonni di Sawahlunto mengatakan, kegiatan tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga tersebut dalam tatanan pemerintahan di kota itu.
"Kami sudah mengunjungi seluruh kawasan terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada Kamis(7/1), secara umum seluruh akses jalan penghubung dan jembatan terpantau sudah mulai pulih dan bisa dilalui masyarakat," kata dia.
Menurut dia, dari hasil pengamatan bersama rombongan, terlihat tahapan tanggap darurat masih belum maksimal dilaksanakan oleh pihak pemerintah kota setempat karena tidak terlihat adanya upaya perbaikan fasilitas vital yang dibutuhkan masyarakat, antara lain, sarana air bersih yang belum pulih serta masih terdapat gelimpangan potongan dahan kayu berukuran di beberapa sungai yang meluap.
"Di kawasan Desa Talago Gunung, ada sekitar 100 kepala keluarga tidak bisa menikmati air bersih dan kami belum melihat ada upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut," kata dia.
Wakil Ketua DPRD lainnya asal Partai Demokrat, Weldison menambahkan, pihaknya juga menemukan adanya perencanaan yang tidak matang ketika membangun sarana jembatan karena belum dilengkapi konstruksi penahan tekanan air sungai sehingga memicu terjadinya kerusakan cukup parah.
Jika ada konstruksi yang diterapkan menggunakan beton sehingga tidak mampu menahan debit dan tekanan air cukup besar jika dibandingkan konstruksi bronjong.
"Ini harus menjadi catatan bagi pihak terkait agar bangunan yang dibuat lebih tahan dan akses penghubung kawasan permukiman masyarakat tidak terputus jika bencana banjir dan tanah longsor menerjang daerah itu," kata dia.
Sementara itu, salah seorang masyarakat Desa Talago Gunung, Kecamatan Barangin, Musrizal(45), mengatakan, bencana banjir bandang yang menimpa desanya, juga merusak sarana irigasi persawahan milik mereka.
"Hampir seluruh saluran air tertimbun material yang terbawa arus banjir dari sungai yang meluap, sehingga sekitar 20 hektare lebih lahan sawah masyarakat saat ini hampir dipastikan rusak parah," kata dia.
Mereka berharap musibah yang menimpa mereka bisa segera diatasi agar lahan-lahan pertanian mereka yang sudah rusak akibat banjir bandang tersebut, bisa kembali ditanami meskipun musim tanam sudah berlalu.
"Ini banjir terparah yang pernah terjadi disini, semoga semuanya segera pulih kembali dan kami bisa bercocok tanam kembali," kata dia.
Rombongan juga menyempatkan diri mengunjungi permukiman warga yang terkena musibah tanah longsor di kawasan Blok Ombilin guna mengecek penyebab utama terpicunya longsoran.
Dari kesimpulan sementara, masalah saluran air yang tersumbat diperkirakan menjadi sebab utama terjadinya bencana tersebut di wilayah itu.
Selain pimpinan DPRD setempat, pada kunjungan kali ini juga diikuti oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kota Sawahlunto, Epy Kusnadi, beberapa staf di lembaga tersebut serta awak media massa cetak dan elektronik yang bertugas di kota itu.