Ditengah pemerintah menggalakan gerakan revolusi mental untuk mencapai negara yang berkualitas, Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat juga mengiringi hal itu dengan menyematkan Pin anti korupsi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di daerah itu, sebagai bentuk tindaklanjut kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam meciptakan tata pemerintahan yang baik bersih dan berkualitas.
"Ini langkah strategis untuk membudayakan anti korupsi di Padang Panjang," kata Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Padang Panjang Ampera Salim.
Pin anti korupsi itu disematkan langsung oleh Wali Kota kepada perwakilan ASN ketika melaksanakan upacara di lapangan Balai Kota Padang Panjang.
Pada tahap awal seluruh pejabat pemerintahan wajib mengenakan pin tersebut. "Dengan adanya PIN, secara tidak langsung mengingatkan kami akan kejahatan korupsi," katanya.
Penyematan Pin itu kata dia, juga mempertegas komitmen pemerintah Padang Panjang dalam memerangi tindak pidana korupsi terutama di Padang Panjang.
Ia menambahkan, penerbitan Pin itu satu cara pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Dengan adanya kata sepakat untuk menolak korupsi, maka sistem pemerintahan yang baik dan bersih itu bisa diciptakan di Padang Panjang yang nantinya juga akan berorientasi kepada pelayanan yang prima kepada masyarakat.
"Komitmen dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berkualitas di Padang Panjang harus selalu di pelihara, sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima masyarakat," ujarnya.
Dia menjelaskan perlawanan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan melalui simbol namun pemerintah Padang Panjang juga akan mengkampanyekannya kepada masyarakat. Dengan demikian seluruh masyarakat juga ikut terlibat dalam memberantas korupsi.
Sementara upaya dalam memerangi korupsi tersebut Padang Pajang sudah melaksanakan transaksi pembayaran non tunai dilingkungan pemerintah setempat untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
"Kebijakan itu akan mengurangi uang beredar secara tunai ditengah masyarakat dan salah satu upaya menahan laju inflasi di daerah," ujarnya.
Kebijakan itu kata dia, juga merupakan tindak lanjut kerjasama Pemkot Padang Panjang dengan Bank Indonesia beberapa lalu.
Disisi lain, selama dibawah pemerintahan wali Kota Hendri Arnis dan wakil Wali Kota Mawardi, Padang Panjang juga tidak luput dari berbagai prestasi yang selalu menjadi motivasi dalam bekerja.
Hal itu itulah salah satu ciri dari Kota Padang Panjang. Kota berhawa sejuk itu, kembali menerima Anugerah Kota Sehat dari pemerintah pusat, sebelumnya juga meraih Anugerah Ki Hajar Dewantara dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
serta sederet penghargaan lainnya.
Berbagai prestasi yang diraih Padang Panjang tak lepas dari disiplin yang diterapkan Walikota Hendri Arnis. Pasca dilantik 1 Oktober 2013 oleh mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Hendri mengusung satu komitmen awal sebagai pasangan kepala daerah terpilih, yakni menyelesaikan bengkalai program kinerja dan membawa Padang Panjang sebagai kota yang sehat, yaitu
sehat jasmani, sehat rohani dan sehat sosial.
Berjiwa muda dan punya konsep tersendiri dalam mengambil setiap kebijakan, merupakan salah satu ciri khas dari H.Hendri Arnis,BSBA. Dia Sejak dilantik selalu mengedepankan prinsip cerdas, tangkas dan tegas serta selalu berprasangka baik.
Pertama kali menjabat dia mengubah kebiasaan pegawai untuk masuk kantor pukul 8.00 pagi dari jam ngantor sebelumnya pada pukul 7.30 WIB. Supaya semua urusan rumah tangga selesai di pagi hari, menjelang masuk kerja.
Kemudian, kebijakan lainnya dengan menetapkan kendaraan dinas diperuntukan hanya untuk dinas. Tidak dibenarkan dibawa pulang ke rumah. Kendaraan juga harus dilabeli logo Pemda Padang Panjang.
Kepada PNS diminta lebih fokus menjalankan tugas. Sebagai imbalannya tunjangan daerah dia naikan 50 persen. Kondisi ini sangat menyenangkan seluruh staf di jajaran Pemko Padang Panjang. Tidak hanya itu, honor guru mengaji dan garin mesjid juga mendapat peningkatan di masa kepemimpinan Hendri Arnis. (adv)
"Ini langkah strategis untuk membudayakan anti korupsi di Padang Panjang," kata Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Padang Panjang Ampera Salim.
Pin anti korupsi itu disematkan langsung oleh Wali Kota kepada perwakilan ASN ketika melaksanakan upacara di lapangan Balai Kota Padang Panjang.
Pada tahap awal seluruh pejabat pemerintahan wajib mengenakan pin tersebut. "Dengan adanya PIN, secara tidak langsung mengingatkan kami akan kejahatan korupsi," katanya.
Penyematan Pin itu kata dia, juga mempertegas komitmen pemerintah Padang Panjang dalam memerangi tindak pidana korupsi terutama di Padang Panjang.
Ia menambahkan, penerbitan Pin itu satu cara pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Dengan adanya kata sepakat untuk menolak korupsi, maka sistem pemerintahan yang baik dan bersih itu bisa diciptakan di Padang Panjang yang nantinya juga akan berorientasi kepada pelayanan yang prima kepada masyarakat.
"Komitmen dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berkualitas di Padang Panjang harus selalu di pelihara, sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima masyarakat," ujarnya.
Dia menjelaskan perlawanan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan melalui simbol namun pemerintah Padang Panjang juga akan mengkampanyekannya kepada masyarakat. Dengan demikian seluruh masyarakat juga ikut terlibat dalam memberantas korupsi.
Sementara upaya dalam memerangi korupsi tersebut Padang Pajang sudah melaksanakan transaksi pembayaran non tunai dilingkungan pemerintah setempat untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
"Kebijakan itu akan mengurangi uang beredar secara tunai ditengah masyarakat dan salah satu upaya menahan laju inflasi di daerah," ujarnya.
Kebijakan itu kata dia, juga merupakan tindak lanjut kerjasama Pemkot Padang Panjang dengan Bank Indonesia beberapa lalu.
Disisi lain, selama dibawah pemerintahan wali Kota Hendri Arnis dan wakil Wali Kota Mawardi, Padang Panjang juga tidak luput dari berbagai prestasi yang selalu menjadi motivasi dalam bekerja.
Hal itu itulah salah satu ciri dari Kota Padang Panjang. Kota berhawa sejuk itu, kembali menerima Anugerah Kota Sehat dari pemerintah pusat, sebelumnya juga meraih Anugerah Ki Hajar Dewantara dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
serta sederet penghargaan lainnya.
Berbagai prestasi yang diraih Padang Panjang tak lepas dari disiplin yang diterapkan Walikota Hendri Arnis. Pasca dilantik 1 Oktober 2013 oleh mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Hendri mengusung satu komitmen awal sebagai pasangan kepala daerah terpilih, yakni menyelesaikan bengkalai program kinerja dan membawa Padang Panjang sebagai kota yang sehat, yaitu
sehat jasmani, sehat rohani dan sehat sosial.
Berjiwa muda dan punya konsep tersendiri dalam mengambil setiap kebijakan, merupakan salah satu ciri khas dari H.Hendri Arnis,BSBA. Dia Sejak dilantik selalu mengedepankan prinsip cerdas, tangkas dan tegas serta selalu berprasangka baik.
Pertama kali menjabat dia mengubah kebiasaan pegawai untuk masuk kantor pukul 8.00 pagi dari jam ngantor sebelumnya pada pukul 7.30 WIB. Supaya semua urusan rumah tangga selesai di pagi hari, menjelang masuk kerja.
Kemudian, kebijakan lainnya dengan menetapkan kendaraan dinas diperuntukan hanya untuk dinas. Tidak dibenarkan dibawa pulang ke rumah. Kendaraan juga harus dilabeli logo Pemda Padang Panjang.
Kepada PNS diminta lebih fokus menjalankan tugas. Sebagai imbalannya tunjangan daerah dia naikan 50 persen. Kondisi ini sangat menyenangkan seluruh staf di jajaran Pemko Padang Panjang. Tidak hanya itu, honor guru mengaji dan garin mesjid juga mendapat peningkatan di masa kepemimpinan Hendri Arnis. (adv)