yang ketat bagi anak di bawah umur mulai Senin nanti, untuk mencegah
praktik perdagangan anak, namun peraturan itu dinilai agen perjalanan
dan maskapai penerbangan bisa merugikan industri pariwisata.
Pemerintah
memperkirakan 30 ribu anak-anak diselundupkan ke Afrika Selatan setiap
tahun, seringkali untuk dipekerjakan sebagai buruh atau pekerja seks.
Partai-partai
oposisi, kelompok hak asasi manusia dan agen-agen wisata mengatakan
angka yang sebenarnya jauh lebih rendah.
Aturan
baru dari Kementerian Dalam Negeri itu menyatakan anak di bawah umur
yang bepergian dengan kedua orang tua harus membawa akta kelahiran
lengkap dengan rincian penuh mengenai kedua orang tua, beserta paspor
dan visa.
Jika
anak itu bepergian dengan salah satu orang tua saja, pihak imigrasi
meminta persetujuan tertulis dari orang tua yang lain, meskipun jika
keduanya sudah bercerai.
Mereka
yang bepergian dengan anak di bawah umur yang bukan anak biologis
membutuhkan surat resmi dari kedua orang tua kandung atau penjaga yang
membenarkan perjalanan itu.
"Tujuan utamanya adalah untuk mencegah perdagangan anak," kata Menteri dalam Kepresidenan Jeff Radebe.
David
Frost, Direktur Eksekutif Asosiasi Pariwisata Afrika Selatan
mengatakan, aturan baru itu akan merugikan industri pariwisata.
Maskapai
penerbangan akan menanggung beban untuk memulangkan kembali penumpang
yang tidak membawa dokumen lengkap, katanya.
"Apa yang kami lihat di sini adalah seperti membunuh nyamuk dengan godam," katanya dalam jumpa pers, Jumat.
Pariwisata merupakan sektor paling pesat perkembangannya di Afrika Selatan.
Kedatangan
turis terdongkrak salah satunya oleh melemahnya mata uang rand yang
menjadikan Afrika Selatan tujuan wisata murah.
Otto
de Vries, Kepala Asosiasi Agen Wisata Afrika Selatan mempertanyakan
data pemerintah mengenai kasus perdagangan anak.
"Jika
anda akan memberlakukan kebijakan paling uni di dunia ini, Anda harus
mengambil masa untuk menemukan dengan pasti seberapa serius situasinya,"
katanya.
Aturan
baru itu ditunda pelaksanaannya pada 2014 setelah perusahaan-perusahaan
memperingatkan bahwa hal itu akan merugikan sektor pariwisata.
Industri
pariwisata memberikan kontribusi sekitar sembilan persen bagi PDB namun
kontribusi mereka turun tahun ini menyusul gelombang kerusuhan
xenofobia yang menyebabkan banyak terjadi pembatalan pemesanan.
Seorang
jurubicara maskapai British Airways mengatakan maskapai penerbangan
tersebut akan memberlakukan aturan itu mulai 1 Juni.
"Pelanggan tanpa dokumen yang benar akan ditolak masuk pesawat," katanya. (*)