Jakarta, (Antara) - Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad
Kurtubi menilai pemerintah dapat menghemat anggaran hingga 22 juta dolar AS yang biasanya digunakan impor minyak dan gas dengan membubarkan PT Petral.
"Pemerintah membubarkan PT Petral yang berfungsi trader untuk
memperbaiki tata niaga ekspor dan migas," katanya pada diskusi
"Pembubaran Petral" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Menurut Kurtubi, pemerintah membubarkan PT Petral dan membentuk lembaga baru bernama Supply Chain (ISC) guna memperbaiki tata niaga impor migas.
"Petral dan ISC, meskipun sama-sama pihak ketiga dan sebagai 'trader', tapi Pemerintah Indonesia dapat menghemat anggaran
negara puluhan juta dolar AS," katanya.
Politisi Partai NasDem ini menjelaskan dalam tata niaga migas
internasional sebaiknya perjanjian dilakukan antara pemerintah dengan
pemerintah (g to g) untuk kontrak jangka panjang.
"Sedangkan transaksi jual belinya dilakukan oleh perusahaan
negara, misalnya PT Pertamina," katanya.
Kurtubi menjelaskan PT Pertamina sebagai perusahsaan negara
memang bisa mengimpor langsung migas ke produsen tapi membutuhkan
waktu lama dan UU tentang Migas juga perlu direvisi lebih dulu.
Karena itu, kata dia, PT Pertamina membentuk pihak ketiga sebagai
"trader" untuk melakukan tansaksi jual beli migas, sehingga setelah
membubarkan Petral, kemudian membentuk ISC.
Menyikapi polemik yang berkembang perihal cukup alotnya
pembubaran Petral dan adanya dugaan mafia migas, menurut Kurtubi,
sangat sulit mengendus adanya mafia migas.
"Untuk mencari tahu adanya praktik mafia migas perlu melakukan
investigasi dalam waktu lama," katanya.
Namun, Kurtubi mengatakan, untuk mengetahui tata niaga migas
dilakukan saecara langsung atau tidak dapat melihat dokumen-dokumen
impor migas, yakni Indonesia membeli minyak dimana dan membayar
dengan perusahaan apa. (*)