Jakarta, (Antara) - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo tidak harus dari kalangan militer atau purnawirawan, kata pengamat kasus pelanggaran hak asasi manusia Hendardi. "Tidak harus Kepala BIN dari militer atau purnawirawan. Paradigma publik yang menganggap intel kerjanya menangkap dan membunuh orang itu harus diubah," kata Hendardi yang merupakan ketua badan pengurus organisasi pejuang HAM Setara Institute di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan, Kepala BIN sebaiknya tidak bertindak koersif, yang melakukan pekerjaannya dengan mengandalkan tekanan dan paksaan terhadap orang lain. "Sudah tidak zamannya lagi BIN menangkap-nangkap orang dan menghilangkan orang," kata dia. Menurutnya, Kepala BIN selanjutnya harus lebih memahami persoalan-persoalan global yang lebih luas. Hendardi mengatakan, tantangan BIN saat ini ialah kejahatan siber (cyber crime) yang sedang marak terjadi. Selain itu, lanjut dia, Kepala BIN juga harus memiliki pengetahuan di bidang ekonomi global, pasar, dan teknologi. "Kepala BIN sekarang harus bisa memahami berbagai macam hal yang lebih global, tidak hanya berbagai hal dasar tentang militer," ujar dia. Hal tersebut, kata dia, dikarenakan Kepala BIN akan menjadi sumber informasi yang sifatnya rahasia untuk presiden. "Yang menjadi 'mata dan telinga' Jokowi harus bukan orang sembarangan," kata dia. Aktivis pejuang HAM tersebut juga mengungkapkan kemungkinan pemilihan Kepala BIN berasal dari warga sipil. "Ada banyak warga sipil yang memiliki kriteria untuk dicalonkan menjadi Kepala BIN. Warga sipil yang mampu menguasai berbagai bidang," kata Hendardi. (*/jno)