#PUTUSAN MK

Hakim Pengadilan Militer memecat dua personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari dinas militer karena terbukti merencanakan penyiraman dengan air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie ...

Sebanyak empat personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan hingga 3 tahun penjara usai terbukti melakukan penganiayaan terhadap Wakil Koordinator ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan calon ...

Sidang pembacaan putusan majelis hakim terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus, yang menyeret empat personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai ...

Dalam bertugas, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dihadapkan pada persoalan administratif yang kompleks dan ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Daerah Khusus Jakarta (DKJ) masih sebagai ibu kota negara. ...

Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak permohonan Roy Suryo Notodiprojo dan kawan-kawan (dkk) atas pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHPyang mempersoalkan Pasal 256 tentang keharusan pemberitahuan jika ingin mengadakan pawai, unjuk ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan agar pernikahan beda agama memiliki kepastian hukum. ...

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri menyampaikan sikap tegas partainya yang menolak setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung ...