#PENGADAAN BARANG DAN JASA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Sirajudin Lasena mendapatkan Rp11,53 miliar dari dugaan tindak pidana korupsi sejak menjabat Penjabat (Pj.) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) periode ...

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat mengingatkan pemerintah desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memperkuat tata kelola dan pengendalian internal guna ...

Ada satu paradoks yang belakangan sering muncul dalam perbincangan publik. Di satu sisi, kebutuhan pembangunan daerah masih besar karena jalan perlu diperbaiki, fasilitas kesehatan ditingkatkan, ...

Bupati Solok Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, persetujuan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim seusai menggeledah dua rumah ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) Yuddy Renaldi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan ...

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memberikan penjelasan terkait beredarnya surat cuti mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Sumbar, Cerry, yang saat ini ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan uang Rp1,5 miliar yang diamankan dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor diduga berasal dari pemotongan insentif pegawai ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan memanggil Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA) di wilayah Jakarta Selatan. “Aset yang disita berupa satu unit rumah mewah ...