#MENTERI HUKUM

Pada 22 Oktober 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Langkah ini menjadi sejarah sekaligus tonggak awal ...

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam memperkuat langkah pencegahan dan ...

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar lembaga dalam menegakkan hukum, termasuk untuk menghadapi persoalan mafia tanah. Hal itu ...

Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, Suharto, menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025 pada Rabu ...

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan para aparat penegak hukum (APH) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan ...

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya sudah melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera, mengidentifikasi adanya 12 ...

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan masih mendalami asal dan status gelondongan kayu terseret banjir, di mana Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sudah mengidentifikasi perusahaan ...

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pemulihan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) serta akses kelistrikan di wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat ...

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah menunjukkan solidaritas kepada tiga daerah yang terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera. Mendagri menegaskan ...

Pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyematkan pin ...