#MEDIA SOSIAL DAMPAK

Pakar Budaya dan Komunikasi Digital Firman Kurniawan mengatakan kebijakan yang diterapkan Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan ...

Pemerintah Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat memperkuat literasi digital siswa sekolah menengah pertama untuk mencegah ancaman siber seperti kebocoran data, penipuan daring, dan penyebaran ...

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memantau implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam ...

Sejumlah orang tua menyatakan dukungannya terhadap pembatasan media sosial bagi anak-anak yang baru diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola ...

Sejumlah praktisi pendidikan menilai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) merupakan intervensi ...

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan isu tentang pemaksaan siswa yang mengikuti pembelajaran daring untuk datang ke sekolah guna mengambil Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak benar atau hoaks. ...

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menyampaikan terima kasih kepada Perum LKBN ANTARA karena pemberitaannya mengenai banjir besar di Sumatera dinilai membantu membuka mata masyarakat ...

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mendukung sekaligus mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan ...

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melarang anak di bawah usia 16 tahun memiliki akun media sosial (medsos) demi ...

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes) Yandri Susanto menilai Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA merupakan media yang terpercaya dan akurat di tengah disrupsi informasi ...