#LHP BPK

Kumpulan berita lhp bpk, ditemukan 216 berita.

Payakumbuh Raih Prediket WTP

Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat meraih prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WPT) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Pemeriksaan Keuangan ...

BPK Soroti Sistem Pengendalian Internal Kementerian/Lembaga

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti sistem pengendalian internal (SPI) kementerian/lembaga yang dinilai masih lemah sehingga terdapat temuan-temuan yang ...

LKPD Sumbar Terima WTP dari BPK RI

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumatera Barat (Sumbar) 2016 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan ...

Presiden Segera Tindak Lanjuti Temuan BPK

Presiden Joko Widodo segera menindaklanjuti temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terutama yang menyangkut potensi kerugian negara dalam jumlah ...

BPK Sumbar Lakukan Pemeriksaan Terkait SPJ Fiktif

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Sumatera Barat melakukan pemeriksaan lanjutan terkait temuan Surat Pertanggungjawaban (Spj) fiktif di ...

Kejaksaan Tinggi Sumbar Telaah Temuan SPj Fiktif

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Sumbar) membentuk tim khusus untuk menelaah temuan surat pertanggungjawaban fiktif di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang yang nilainya ...

Pansus DPRD Sawahlunto Temukan Kejanggalan Pengelolaan Perusda

Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kota Sawahlunto, Sumatera Barat (Sumbar) menemukan kejanggalan dalam pengelolaan perusahaan daerah (Perusda) kota itu ...

Kejati Pantau Permasalahan SPj Fiktif Prasjaltarkim Sumbar

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar) menyebutkan bahwa pihaknya saat ini turut memantau permasalahan Surat Pertanggung Jawaban (Spj) fiktif yang jumlahnya ...

Sumbar Berharap Temuan Tidak Pengaruhi Opini BPK

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap temuan penyelewengan anggaran pada APBD 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI tidak berpengaruh terhadap opini lembaga tersebut ...

Pemprov Terapkan Pejabat Disanksi Jika Bawahan Langgar Aturan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan kebijakan memberikan sanksi kepada pejabat jika bawahannya melakukan pelanggaran aturan, terutama melakukan korupsi dan praktik ...