#DEMO

Kumpulan berita demo, ditemukan 1679 berita.

Lubuk Minturun will be appointed as Florist Village

The Lubuk Minturun area in Koto Tangah District, Padang City, will be appointed as a florist village by the Government of the City of Padang, W Sumatra. "There are 500 families in ...

Ini tanggapan Fadli Zon terkait dugaan keterlibatan asing di Papua

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah untuk bertindak lebih tegas jika memang ada dugaan keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang terjadi di Papua. "Apakah itu oknum atau ...

Lubuk Minturun bakal ditetapkan sebagai Floris Village

Kawasan Lubuk Minturun di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, akan ditetapkan sebagai floris village atau kampung bunga oleh Pemerintah Kota Padang, SumateraBarat. " Saat ini terdapat ...

Kapolri ungkap Benny Wenda, ULMWP, dan KNPB dibalik aksi demo anarkis terkait Papua

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan Benny Wenda, The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Komite Nasional Papua Barat KNPB berada di balik aksi demo anarkis yang terjadi di ...

Tewas setelah diduga salah suntik, mahasiswa demo minta Kejari usut kematian pasien di RSUD

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pencari Keadilan untuk Azrul Amilin melakukan unjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Meulaboh, Kamis pukul 10.30 WIB. Aksi ini dilakukan ...

6.000 personel TNI-Polri ke Papua, Kapolri: bukan untuk menakuti tapi sebagai tanda hadirnya negara

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, kehadiran pasukan TNI-Polri di Jayapura, Papua dalam jumlah besar adalah sebagai tanda hadirnya negara yang siap mengamankan warga dari setiap gangguan ...

Papua Terkini - Suku Arfak rangkul seluruh suku pulihkan keamanan di Manokwari

Kepala Suku Besar Arfak akan merangkul seluruh suku di Manokwari, Papua Barat, untuk mempercepat proses pemulihan keamanan di daerah tersebut pasca ricuh 19 Agustus 2019. "Kita akan menggelar ...

Papua Terkini - Mahfud MD sebut secara hukum Papua tidak bisa meminta referendum

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD Prof Mahfud MD menegaskan bahwa berdasarkan tata hukum nasional dan internasional Papua tidak bisa meminta referendum. "Papua dalam pendekatan hukum nasional ...

Papua Terkini - Khusus perkantoran, butuh Rp100 miliar untuk renovasi pascarusuh Jayapura

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp100 miliar untuk renovasi atau pembangunan khusus perkantoran yang terdampak pascarusuh yang terjadi di Jayapura Kamis (29/8). ...

Papua Terkini - Polres Mimika fasilitasi tuntutan pengusaha asli Papua ke pemerintah daerah

Jajaran Kepolisian Resor Mimika memfasilitasi aspirasi dan tuntutan para pengusaha asli Papua yang tergabung dalam wadah Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) kepada Pemkab setempat agar lebih ...