Junta Militer Thailand Pindahkan 24 Tokoh

Rabu, 28 Mei 2014 17:51 WIB

Bangkok, (Antara/Xinhua-0ANA) - Junta militer Thailand mengumumkan akan memindahkan 24 lagi tokoh ke posisi tidak aktif dan juga menetapkan rencana delapan pasal pemerintah nasional, kata media lokal Rabu. Tokoh-tokoh itu, termasuk delapan gubernur dan 16 petugas senior polisi, masing-masing akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri dan Mabes Polri. Pemindahan para gubernur dijadwalkan akan dilakukan dari 2 Juni sementara transfer polisi mulai berlaku segera setelah pengumuman dikeluarkan Selasa malam. Dalam langkah lain, pemimpin kudeta Thailand Jenderal Prayuth Chan-ocha, yang adalah pemimpin Dewan Nasional untuk Ketentraman dan Ketertiban (NCPO), menetapkan delapan langkah untuk meningkatkan persatuan nasional dengan memadamkan perpecahan politik dan sosial, dengan target reformasi nasional. Mempromosikan persatuan nasional merupakan bagian dari rencana NCPO untuk mengakhiri konflik politik di negara itu, dan langkah pertama dari rencana tersebut adalah mengambil kendali pemerintahan nasional, kata Bangkok Post Rabu mengutip Wakil Juru Bicara Militer Winthai Suvaree. Memberlakukan konstitusi sementara, membentuk pemerintah sementara, membangun majelis reformasi nasional dan DPR adalah salah satu langkah, serta menyelenggarakan pemilu setelah reformasi berakhir, kata Winthai. NCPO telah meyakinkan bahwa pihaknya hanya akan mengawasi pemerintahan nasional dan menindaklanjuti kerja lembaga negara tanpa mengganggu dengan cara biasa mereka bekerja, kata Winthai. Dia menambahkan bahwa NCPO telah menunjuk enam penasehat pada lima isu, dengan mantan jenderal menteri pertahanan Prawit Wongsuwan sebagai pemimpin tim. Pensiunan Jenderal Anupong Paochinda akan mengawasi langkah-langkah keamanan, mantan menteri keuangan Somkid Jatusripitak urusan luar negeri, mantan Gubernur Bank of Thailand Pridiyathorn Devakula dan mantan menteri perdagangan Narongchai Akrasanee akan fokus pada ekonomi, sementara itu mantan sekretaris jenderal Kabinet Wissanu Krea-ngam akan mengawasi urusan hukum. (*/sun)