Kabinet Israel Tolak Peningkatan Status Palestina di PBB

Senin, 3 Desember 2012 08:07 WIB

Benjamin Netanyahu

Jerusalem, (ANTARA/Xinhua-OANA) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Ahad (2/12), mengumumkan pemerintah Israel menolak peningkatan status Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) menjadi negara pengamat non-anggota di PBB. "Tindakan sepihak PNA di PBB merupakan pelanggaran besar terhadap kesepakatan yang telah ditandatangani dengan Israel. Oleh karena itu, pemerintah Israel menolak keputusan Sidang Majelis Umum PBB," kata Netanyahu dalam pertemuan mingguan kabinetnya, Ahad. Netanyahu juga menyampaikan tindakan yang diperkirakan akan dilakukan pemerintah Israel sehubungan dengan keputusan tersebut. "Reaksi terhadap serangan atas Zionisme dan Negara Israel harus memperkuat dan menggaris-bawahi penerapan rencana penyelesaian di semua bidang yang diputuskan pemerintah," ia menambahkan. "Hari ini kami akan membangun dan akan melanjutkan pembangunan di Jerusalem dan di semua daerah yang berada di peta kepentingan strategis Negara Israel," kata Netanyahu sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Senin pagi. Pada Jumat, kabinet Israel memutuskan untuk menambah pembangunan permukiman di Jerusalem Timru dan Tepi Barat Sungai Jordan dengan 3.000 unit rumah baru, sebagai reaksi atas upaya Palestina di PBB. Pada Ahad (2/12), sebelum pertemuan kabinet, Menteri Keuangan Yuval Steinits mengatakan Israel akan membekukan pembayaran hasil pajak bulangan yang dikumpulkannya buat PNA sebagai hukuman atas upaya di PBB, dengan jumlah sebanyak 460 juta shekel Israel (116 juta dolar AS). "Saya takkan mengirim uang itu bulan ini," kata Steinitz sebagaimana dikutip oleh jejaring berita Walla. "Saya akan menggunakan uang tersebut untuk membayar utang PNA kepada Perusahaan Listrik," ia menambahkan. Dalam pemungutan suara --138 berbanding sembilan dan 41 abstain, Sidang Majelis Umum PBB mensahkan upaya PNA untuk meningkatkan statusnya menjadi negara pengamat non-anggota. Reaksi kabinet Israel dengan pengumuman pembangunan tambahah rumah di permukiman Tepi Barat dan Jerusalem timur "dikecam keras" oleh Amerika Serikat dan masyarakat internasional. (*/sun)