Sekdaprov-BEM-KM Unand Bahas Alokasi Anggaran Pendidikan

Jumat, 14 Februari 2014 21:20 WIB

Padang, (Antara) - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Ali Asmar melakukan dengar pendapatan dengan mahasiswa BEM-KM Universitas Andalas (Unand) pada Jumat yang membahas transparansi alokasi anggaran pendidikan. Terungkap fakta bahwa ada muatan politis dalam pembahasan APBD Sumbar tahun 2014. Presiden BEM-KM Unand, Vicky Maldini, di Padang, Jumat, mengatakan dengar pendapat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) ini sengaja dilakukan guna menindaklanjuti jawaban yang diberikan anggota DPRD Sumbar saat aksi unjuk rasa BEM-KM Unand di halapan gedung DPRD setempat pada 06 Februari 2014. Saat itu, imbuhnya, DPRD Sumbar cenderung menyalahkan alokasi anggaran yang diajukan oleh Dinas Pendidikan. "Dalam aksi tersebut, BEM-KM Unand menyampaikan tiga tuntutan yakni kejelasan komposisi anggaran APBD Sumbar 2014 terutama anggaran pendidikan dibawah 5 persen, menuntut peningkatan anggaran pos pendidikan pada APBD-P Sumbar 2014, dan kejelasan alasan telatnya pengesahan anggaran APBD 2014," katanya.Namun dari penjelasan rinci dari Sekretaris Daerah (Sekda) tersebut, terangnya, dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD banyak yang tidak memahami dan menjadi sumber masalah dalam pembahasan APBD yang mengarah pada kepentingan politis. Menurutnya, BEM-KM Unand melihat adanya kurang pemahaman anggota DPRD Sumbar dari program program yang diajukan Pemprov Sumbar dalam APBD 2014 dan terindikasi mengarahkan program yang ada di APBD ke daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD, terutama alokasi anggaran di Dinas Pendidikan yang dianggap banyak program yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Melihat dari penjelasan dari Sekda, BEM-KM Unand berniat akan mengadakan diskusi terbuka dengan menghadirkan DPRD dan Pemprov Sumbar agar publik mengetahui kualitas dan kredibilitas dari lembaga eksekutif dan legislatif yang menjalankan roda pemerintahan di Sumbar ini," katanya.Namun demikian, katanya, BEM-KM Unand tetap mendesak alokasi anggaran pendidikan untuk dinaikkan pada APBD-P sesuai amanat UU. Sekdaprov Sumbar Ali Asmar mengatakan pemprov pada prinsipnya telah bertanggungjawab mengalokasikan anggaran 20 persen untuk fungsi pendidikan sesuai amanat UU. Dan fungsi pendidikan tersebut, tambahnya, dijalankan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar, Dinas Pendidikan Tanaman Pangan dan Holtikultura, Biro Bina Sosial, Badan Perpustakaan dan Arsip dan Dinas Tenaga Kerja Pemprov Sumbar. Selain itu, katanya lebih lanjut, anggaran Dinas Pendidikan yang terdapat dalam APBD tahun 2014 sebesar Rp76,2 miliar pada dasarnya telah mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang hanya mencapai Rp53,4 miliar. Namun menurutnya, dalam pembahasan APBD Sumbar 2014 terjadi tarik ulur kepentingan politis dan banyak program yang dianggarkan dihilangkan dengan alasan tidak berdampak langsung ke masyarakat, dan berupaya mengarahkan program yang diusulkan dalam APBD ke arah kegiatan langsung masyarakat ke daerah pemilihan masing-masing. "Kita sama-sama menyadari suasana politik tahun 2014, namun Pemprov Sumbar tetap bersikap tegas sesuai dengan surat himbauan dari KPK bahwa dalam APBD maupun APBN tidak dijadikan alat pendanaan politik," katanya. Lebih lanjut Ali Asmar menjelaskan, fungsi DPRD yang meliputi legislasi, pengawasan dan anggaran cenderung dijadikan cara untuk berhadapan dengan eksekutif, dengan dalih sebagai representatif dari masyarakat. "Fungsi yang paling ditonjolkan DPRD saat ini adalah fungsi anggaran dan bukan fungsi pengawasan, sehingga DPRD cenderung berupaya mengarahkan program yang diusulkan dalam APBD ke arah kegiatan langsung masyarakat ke daerah pemilihan masing-masing, dengan penyampaian bahasa-bahasa yang kurang pantas," teranganya."Hal itulah yang terjadi saat pembahasan APBD Sumbar. Padahal pengalaman kami sebagai eksekutif sudah lebih dari 30 tahun, sedangkan mereka mungkin ada yang baru menjadi anggota legislatif kurang dari 5 tahun," imbuhnya. Sekda pun menegaskan, Pemprov Sumbar akan segera mengusulkan menaikkan anggaran pendidikan dan anggaran lain yang bersentuhan dengan masyarakat termauk dana hibah bansos pada usulan APBD Perubahan 2014 dan mengajak mahasiswa untuk secara bersama-sama mengawal APBD 2014 Sumbar.Selain Ali Asmar, dengar pendapatan di ruang rapat Sekdaprov itu juga dihadir Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar Syafrizal, Kepala Bappeda Sumbar Afriyadi Laudin, Kepala Bidang Program Perencanaan Pendidikan Dinas Pendidikan Pemprov Sumbar Ratmil dan Kabid Pendidikan Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Pemprov Sumbar Wandra. Pertemuan itu lebih banyak membahas transparansi alokasi anggaran dana pendidikan pada APBD 2014, sesuai apa yang dituntutkan oleh mahasiswa. (stn/jno)